Pesisir Selatan – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berhasil mendapatkan tambahan kuota Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) untuk tahun 2026 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kepastian alokasi tambahan tersebut diperoleh melalui Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan yang berlangsung di Jakarta pada awal Juli lalu.
Capaian ini secara otomatis memperluas jangkauan implementasi program di wilayah tersebut dari tiga menjadi lima titik lokasi strategis.
Keberhasilan negosiasi ini tidak lepas dari peran delegasi daerah yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Hadi Susilo, serta Kepala Dinas Perikanan dan Pangan, Andi Syafinal.
Keduanya sukses meyakinkan pihak kementerian melalui sesi desk usulan khusus terkait urgensi pengembangan kawasan nelayan di Pesisir Selatan.
Kelima nagari yang kini ditetapkan sebagai sasaran pengembangan meliputi Nagari Sungai Pinang dan Nagari Ampang Pulai di Kecamatan Koto XI Tarusan.
Program ini juga menyasar Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie di Kecamatan Batang Kapas, Nagari Pulau Rajo Inderapura di Kecamatan Airpura, serta Nagari Air Haji Barat di Kecamatan Linggo Sari Baganti.
Transformasi kawasan pesisir ini difokuskan pada modernisasi sarana perikanan sekaligus penguatan kelembagaan nelayan demi mendorong kesejahteraan masyarakat setempat.
Inisiatif ini sekaligus menjadi pilar strategis bagi pemerintah daerah dalam mendukung target swasembada pangan nasional.
Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, menilai tambahan kuota ini sebagai momentum krusial untuk memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir.
“Penambahan kuota ini merupakan peluang besar untuk mempercepat pembangunan kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan,” tegas Hendrajoni.
Pemerintah daerah saat ini tengah menyusun langkah pengawalan ketat guna memastikan seluruh implementasi program berjalan optimal dan tepat sasaran.
Koordinasi lintas sektor bersama pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan terus diintensifkan demi menjamin transparansi pelaksanaannya.
Strategi ini diharapkan mampu mendongkrak daya saing sekaligus menciptakan keberlanjutan bagi sektor perikanan lokal di masa depan.
