Painan – Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan tancap gas mempercepat reformasi birokrasi demi membangun tata kelola organisasi yang lebih efektif, bersih, dan berkinerja unggul.
Agenda krusial tersebut menjadi fokus utama dalam Rapat Dalam Kantor (RDK) yang dihelat pada Kamis (2/7).
Anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Syafrizal, menyebut pemenuhan jabatan struktural sebagai fondasi utama dalam menggerakkan roda perubahan di internal lembaga.
Langkah strategis ini diproyeksikan sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu RI periode 2025-2029 yang menuntut lahirnya lembaga pengawas Pemilu kredibel dan akurat.
Syafrizal mematok keberhasilan transformasi ini pada peningkatan indeks reformasi birokrasi serta lonjakan output kinerja di seluruh lini pegawai.
Pihaknya mengakui proses perubahan tersebut tidak lepas dari tantangan nyata di lapangan.
Keterbatasan sarana prasarana fisik serta minimnya jumlah sumber daya manusia menjadi hambatan utama yang berpotensi memicu beban kerja berlebih.
Kepala Sekretariat Bawaslu Sumatera Barat, Rinaldi Aulia, menegaskan reformasi birokrasi adalah kunci mutlak mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Rinaldi mendorong sinergi lintas sektor, baik pemerintah, swasta, hingga masyarakat, guna meruntuhkan sekat birokrasi yang menghambat.
Isu-isu klasik seperti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), inefisiensi layanan, serta rendahnya akuntabilitas tetap menjadi perhatian serius institusi publik.
Ia menyatakan penguatan kelembagaan harus berpijak pada pemberdayaan kapasitas SDM secara komprehensif.
“Penguatan SDM dilakukan melalui peningkatan standar pelayanan, pembentukan budaya pelayanan prima, pengembangan inovasi pelayanan, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), serta optimalisasi pemanfaatan teknologi,” papar Rinaldi.
Optimisme lembaga kian menguat setelah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Bawaslu tahun 2025 sukses menembus angka 80,06 persen.
Capaian impresif tersebut kini menjadi pemantik semangat bagi seluruh jajaran di Pesisir Selatan untuk terus melakukan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.
Pertemuan tersebut turut melibatkan delegasi dari Inspektorat Pesisir Selatan, BKPSDM Pesisir Selatan, serta jajaran sekretariat Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten.
