Bukittinggi – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat mengajak masyarakat luas untuk berperan aktif sebagai garda terdepan dalam mengawal seluruh tahapan pemilu.
Langkah ini diambil untuk menutupi celah keterbatasan jumlah personel pengawas lapangan di tengah luasnya wilayah dan padatnya populasi penduduk.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sumbar, Beni Azis, mengakui bahwa pengawasan formal tidak akan optimal tanpa dukungan sinergi publik.
Beni menjelaskan bahwa tenaga pengawas di tingkat kelurahan dan desa saat ini tidak sebanding dengan beban kerja yang harus dipantau.
Selain itu, masa tugas Pengawas TPS cenderung sangat singkat karena hanya difokuskan pada periode pemungutan dan penghitungan suara.
Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi krusial untuk mengawasi setiap proses krusial, mulai dari pendaftaran partai politik hingga tahap verifikasi faktual.
Sebagai bentuk transformasi, Bawaslu kini menghadirkan Pendidikan Pengawas Pemilu Partisipatif (P2P) dengan skema pembelajaran yang lebih fleksibel.
Masyarakat kini dapat mengakses materi pelatihan secara mandiri melalui platform digital Learning Management System (LMS) sebagai pengganti metode konvensional.
Plt Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi, Eri Vatria, menegaskan urgensi perubahan paradigma masyarakat dari sekadar objek pemilih menjadi subjek demokrasi yang aktif.
Eri mengingatkan bahwa rangkaian tahapan pemilu sebenarnya telah bergulir jauh sebelum hari pencoblosan tiba.
Sebanyak 24 peserta P2P diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang memberikan dampak positif di lingkungan sekitarnya.
Kesiapan ini menjadi sangat mendesak mengingat rangkaian tahapan Pemilu 2029 dipastikan akan dimulai pada tahun 2027 mendatang.
Bawaslu menargetkan inisiatif ini mampu mendorong publik untuk menjadi pemain kunci dalam menjaga integritas serta kualitas pesta demokrasi di masa depan.
