Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meluncurkan dua inovasi digital teranyar, yakni SAPA SPM dan RUNDIANG SPM, guna mendongkrak efektivitas Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Terobosan ini diperkenalkan dalam forum evaluasi strategis bersama Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Aula Bappeda Sumbar, Selasa (7/7/2026).
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Sumbar, Ezeddin Zain, menegaskan bahwa penerapan SPM wajib melampaui sekadar pemenuhan administratif.
“Esensi penerapan SPM adalah memastikan pelayanan dasar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat secara merata, berkualitas, dan berkeadilan,” ujar Ezeddin saat membacakan sambutan Sekretaris Daerah.
Sumatera Barat sendiri menunjukkan performa gemilang dengan mempertahankan rekor pelaporan SPM terbaik selama tiga tahun berturut-turut.
Provinsi ini berhasil menyabet predikat sebagai Provinsi Terbaik I Regional Sumatera pada 2024 dengan capaian indeks menyentuh 98,57 persen.
Capaian impresif tersebut dilengkapi dengan keberhasilan Kota Padang sebagai Kota Terbaik I Regional Sumatera serta Kabupaten Kepulauan Mentawai yang meraih predikat Terbaik III Kategori Wilayah Kepulauan.
SAPA SPM dirancang sebagai dashboard digital yang mengintegrasikan seluruh data penerapan SPM dari level provinsi hingga kabupaten dan kota.
Sistem ini memfasilitasi para pimpinan daerah untuk memantau enam urusan pelayanan dasar secara real time sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis data.
Platform canggih ini juga telah terinterkoneksi dengan aplikasi e-SPM milik Kementerian Dalam Negeri untuk mengefisienkan sinkronisasi data dan evaluasi kinerja.
Di sisi lain, RUNDIANG SPM dihadirkan sebagai ruang koordinasi virtual yang memangkas kendala jarak dalam proses pembinaan serta pemecahan masalah di lapangan.
“SAPA SPM menyediakan data secara real time, sedangkan RUNDIANG SPM menjadi ruang koordinasi digital yang mempercepat komunikasi dan penyelesaian berbagai persoalan di lapangan,” tambah Ezeddin.
Selain peluncuran aplikasi, forum tersebut menjadi momentum krusial bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memetakan target implementasi SPM untuk tahun 2027 mendatang.
