Lubuk Basung – Pemerintah Kabupaten Agam berhasil menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah tren deflasi yang melanda selama satu bulan terakhir.
Kondisi ekonomi wilayah tersebut terkonfirmasi stabil dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar secara virtual pada Selasa (4/8).
Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Agam, Syatria, memimpin delegasi daerah dalam pertemuan yang membahas dinamika ekonomi nasional tersebut.
Kemandirian pangan menjadi benteng utama yang menopang ketahanan harga di Kabupaten Agam.
Sektor pertanian dan perikanan yang melimpah terbukti mampu meminimalkan ketergantungan pasokan dari luar daerah.
“Agam sangat diuntungkan oleh kondisi alamnya, mulai dari laut, danau, sungai untuk budidaya, hingga lahan pertanian yang produktif,” ungkap Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Donfri Edward.
Hingga saat ini, ketergantungan pasokan eksternal hanya menyisakan komoditas tertentu seperti gula dan bawang putih.
Secara nasional, forum tersebut mencatat angka deflasi bulanan mencapai 0,14 persen pada Juli 2026.
Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dalam kesempatan itu menginstruksikan pemerintah daerah untuk terus mengawal distribusi pangan agar tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi.
Selain masalah inflasi, rapat juga menyoroti pembaruan regulasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Pemerintah pusat mendesak verifikasi data penerima manfaat dilakukan secara ketat melalui sistem SIBARU untuk menjamin akurasi.
Kabupaten Agam juga mendapat mandat untuk mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyederhanaan perizinan PBG serta pemberian keringanan pajak daerah melalui BPHTB.
Menyikapi berbagai arahan tersebut, Syatria meminta jajaran OPD tidak terlena meski kondisi inflasi saat ini masih terkendali.
Pengawasan di lapangan harus diperketat guna memitigasi risiko fluktuasi harga secara tiba-tiba.
“OPD terkait harus terus memantau perkembangan harga dan bergerak cepat apabila terjadi kenaikan komoditas tertentu,” tegas Syatria.
Langkah preventif ini diambil sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kedaulatan pangan tetap terjaga.
