Solok – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, mewajibkan setiap usulan pembangunan di nagari Sumatera Barat didukung oleh data valid serta kajian akademik yang mendalam.
Kebijakan ini melibatkan 5.200 mahasiswa KKN Universitas Negeri Padang yang diterjunkan ke berbagai pelosok daerah untuk memetakan kebutuhan masyarakat secara presisi.
Sinergi antara riset akademisi dan aspirasi warga lokal diyakini mampu mempercepat realisasi beragam program melalui mitra kerja Komisi V DPR RI.
“Kami ingin usulan dari nagari tidak hanya berdasarkan kondisi di lapangan, tetapi juga diiringi kajian akademik,” tutur Zigo saat melakukan reses di Nagari Koto Sani, Selasa (4/8/2026).
Pemerintah pusat sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp17,8 triliun hingga tahun 2029 guna mempercepat rehabilitasi infrastruktur pascabencana di tanah air.
Kabupaten Solok kini menempati skala prioritas utama dalam program pemulihan sungai, yang mencakup Batang Lembang, Batang Gawan, Batang Sumani, dan Batang Peninggahan.
Pemerintah mengalokasikan dana Rp95 miliar khusus untuk pekerjaan rehabilitasi Batang Lembang dan Batang Gawan yang mulai dieksekusi tahun ini.
Zigo memastikan seluruh langkah percepatan pembangunan ini merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto yang diawasi ketat oleh pihak legislatif.
Selain pembangunan infrastruktur skala besar, kesiapan administrasi daerah menjadi syarat mutlak agar program bantuan seperti Sanimas dan BSPS tepat sasaran.
Verifikasi ketat akan diberlakukan terhadap calon penerima bantuan perumahan swadaya demi mencegah kendala terkait legalitas lahan.
“Jangan sampai ketika aplikasi sudah dibuka, dokumennya belum siap karena satu syarat saja tidak lengkap, usulan bisa tertunda,” tegasnya.
Pemerintah nagari pun didesak segera merapikan data calon penerima agar peluang memperoleh bantuan tambahan tetap terbuka lebar bagi masyarakat.
