Jakarta – Pemerintah mempercepat diversifikasi bauran energi dengan mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan, termasuk energi nuklir yang diproyeksikan menjadi sumber listrik baseload andal, rendah emisi, dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Indonesia memiliki modal awal yang cukup kuat untuk mengembangkan energi nuklir dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. “Sebetulnya dari segi teknologi, dari segi pembiayaan, dari segi kesiapan regulasi, sebetulnya Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara ASEAN lain lebih siap,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis yang dikutip Rabu, 22 April 2026.
Airlangga menegaskan pengembangan energi nuklir kini menjadi salah satu opsi strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Menurut dia, nuklir bisa berperan sebagai sumber baseload yang stabil untuk melengkapi energi fosil dan berbagai sumber energi terbarukan.
Pemerintah, lanjut dia, telah menyiapkan sejumlah prasyarat untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Persiapan itu mencakup regulasi, teknologi, hingga kerja sama internasional dengan berbagai mitra global. Salah satu langkah yang sudah ditempuh adalah pengembangan teknologi small modular reactor atau SMR.
Selain kesiapan kebijakan dan teknologi, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya yang besar untuk mendukung pengembangan energi nuklir. Cadangan uranium dan thorium diketahui tersebar di sejumlah wilayah strategis, termasuk Bangka Belitung dan Kalimantan Barat.
Pemerintah menargetkan keputusan pembangunan PLTN dapat diambil pada 2027. Setelah itu, operasional awal ditargetkan dimulai pada 2032, dengan kapasitas mencapai sekitar 7 gigawatt pada 2040. Dalam jangka panjang, energi nuklir juga diproyeksikan memberi kontribusi signifikan dalam bauran energi nasional sebagai bagian dari upaya mencapai Net Zero Emission 2060.
Airlangga menekankan percepatan implementasi sangat bergantung pada kesiapan eksekusi di lapangan. Menurut dia, peran operator dalam mengelola teknologi dan menyusun rencana aksi yang konkret menjadi faktor penting.
Dia juga menyoroti kebutuhan sumber daya manusia yang siap serta transfer teknologi yang efektif. Di sisi lain, komunikasi publik perlu terus diperkuat agar pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap energi nuklir meningkat. Hal itu, kata dia, menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan program.
Pengembangan PLTN juga perlu diselaraskan dengan kebutuhan industri masa depan. Sektor seperti smelter dan pusat data membutuhkan pasokan energi bersih dan stabil dalam jumlah besar. Karena itu, penguatan infrastruktur kelistrikan, termasuk pengembangan smart grid dan konektivitas antarwilayah, dinilai semakin penting.
Di saat yang sama, pemerintah tetap mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan lainnya. Energi surya menjadi salah satu fokus utama, termasuk melalui program dedieselisasi di wilayah 3T. Pemerintah juga terus memperkuat industri panel surya dalam negeri untuk mendukung kemandirian energi.
