Jakarta – Pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp100,1 triliun untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Anggaran jumbo yang disiapkan untuk periode 2026-2028 ini ditujukan untuk membenahi infrastruktur dasar, sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, memaparkan bahwa penyaluran dana tersebut dilakukan secara bertahap. Sebanyak Rp38,9 triliun digelontorkan pada 2026, diikuti Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028 dengan melibatkan 33 kementerian serta lembaga.
Hingga 17 Juni 2026, baru lima instansi yang telah menerima pagu anggaran, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, kementerian lainnya masih merampungkan proses administrasi internal dan evaluasi di Kementerian Keuangan.
“Ada lima yang sudah dicairkan dan ditransfer. Yang lainnya sedang berproses di Kementerian Keuangan. Kami mohon dukungan agar proses pengajuan dipercepat, sehingga setelah dana cair, akselerasi pembangunan bisa berjalan kencang,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Sembari menunggu pencairan anggaran pusat, Satgas PRR mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun yang telah disalurkan sejak awal Mei 2026. Dana tersebut terbagi atas Rp1,6 triliun untuk Aceh, Rp6,3 triliun untuk Sumatera Utara, dan Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat.
Upaya pemulihan ini juga diperkuat dengan semangat gotong royong antarwilayah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta sejumlah pemerintah kabupaten/kota telah menyalurkan bantuan keuangan ke daerah terdampak di Aceh. Langkah serupa turut diambil oleh daerah di Sumatera Barat yang memberikan dukungan pembiayaan bagi wilayah dengan tingkat kerusakan paling berat.
Tito menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan agar eksekusi program di lapangan berjalan efektif. Ia mendesak kementerian yang telah menerima dana serta pemerintah daerah penerima TKD untuk segera merealisasikan pembangunan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak bencana.
