Jakarta – Program prioritas kesehatan pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG), disoroti oleh Center for Indonesia’s Development Strategic Development Initiatives (CISDI).
CISDI menilai kedua program tersebut perlu evaluasi dan perbaikan.
Program MBG yang menelan anggaran besar justru menimbulkan masalah baru, demikian temuan CISDI.
Hingga Oktober 2025, tercatat 11.585 kasus keracunan akibat menu MBG di 24 provinsi.
Ironisnya, pemerintah belum menerbitkan Peraturan Presiden untuk memperbaiki tata kelola MBG dan mencegah kasus keracunan berulang.
“Program MBG dan CKG perlu target yang lebih realistis, dengan pendekatan bertahap dan menimbang keberagaman masyarakat Indonesia,” ujar Founder dan CEO CISDI, Diah Saminarsih, dalam keterangan pers, Jumat (24/10/2025).
Diah juga menyoroti penggunaan pangan ultra-olahan dalam program MBG yang dinilai bertentangan dengan program peningkatan gizi yang sudah ada.
Pelibatan kader kesehatan dalam program MBG juga menjadi perhatian karena menambah beban kerja tanpa insentif yang jelas.
Terkait program CKG, CISDI menilai program ini berpotensi meningkatkan jangkauan layanan kesehatan primer dan menghasilkan data berharga.
Namun, pemanfaatan data CKG harus transparan antara pemerintah pusat dan daerah.
CISDI merekomendasikan pemerintah mengalokasikan setidaknya 1 persen dari PDB untuk penguatan layanan kesehatan primer.
Sebagian anggaran tersebut dapat digunakan untuk menutup defisit BPJS Kesehatan.
CISDI juga mengingatkan bahwa program “quick wins” berpotensi mengganggu program kesehatan yang sudah berjalan baik.
