Jakarta – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meminta pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayahnya. Gubernur Mahyeldi Ansharullah menyebut pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi alasan utama permintaan tersebut.
Mahyeldi menyampaikan aspirasi ini usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
“Kita harapkan seluruh gaji pegawai ini kalau bisa dari pusat semuanya,” ujar Mahyeldi.
Pemangkasan TKD dinilai berdampak signifikan terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pegawai dan pembangunan infrastruktur.
Mahyeldi menjelaskan, pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) menambah beban daerah.
Terutama untuk membayar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan merealisasikan program pembangunan.
Ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan TKD atau mengambil alih pembiayaan gaji pegawai.
Tujuannya agar daerah dapat fokus menjalankan program pembangunan prioritas.
“Ini kan kaitan dengan DAU kan juga pengurangan, sementara dari Kementerian PAN-RB kita mengangkat PPPK dan pegawai kemarin sementara pembiayaannya itu adalah dibebankan pada daerah,” jelas Mahyeldi.
Menurutnya, keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah penting dijaga agar agenda pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kepala daerah lain juga menyampaikan aspirasi serupa.
Mereka berharap ada langkah konkret untuk memastikan keberlanjutan fiskal daerah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah menerima Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk membahas penguatan sinergi fiskal melalui mekanisme TKD dan DBH.
Pertemuan di Kementerian Keuangan itu dihadiri sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
