Padang – Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan otonomi daerah harus menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama melalui layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang makin merata dan berkualitas, serta penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM.
Pernyataan itu disampaikan Muhidi usai mengikuti upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Lapangan Kantor Gubernur Sumbar, Senin (27/4/2026).
Muhidi menilai otonomi daerah tidak cukup dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah. Menurut dia, kebijakan tersebut harus tercermin dalam pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi pengingat bahwa kewenangan yang diberikan kepada daerah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan rakyat,” kata Muhidi.
Ia mengatakan, sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah perlu lebih aktif mendorong kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja baru. Daerah juga diminta memperluas investasi guna memperkuat UMKM sebagai penopang ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat.
Di sektor kesehatan, Muhidi menilai layanan harus menjadi prioritas utama. Ia menyebut pelayanan yang merata, berkualitas, dan terjangkau hanya dapat terwujud jika pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga medis, dan masyarakat bergerak bersama.
Pada bidang pendidikan, ia menekankan pentingnya pemerataan akses melalui pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa, dan percepatan digitalisasi pendidikan. Peningkatan kualitas guru, kurikulum, dan fasilitas belajar juga menurut dia harus terus dilakukan.
“Setiap kebijakan dan anggaran daerah harus benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, dan penanggulangan bencana,” ujarnya.
Muhidi juga menyoroti perlunya reformasi birokrasi berbasis hasil atau outcome. Ia menegaskan birokrasi tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, melainkan harus menghasilkan program yang nyata dan dirasakan masyarakat.
Ia menambahkan, DPRD Sumbar siap mengawal setiap kebijakan daerah agar sejalan dengan program nasional, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Dalam upacara tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri. Dalam sambutan itu ditegaskan bahwa otonomi daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat kesejahteraan masyarakat.
Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Tema itu menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk semakin responsif, mandiri, dan mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat, dengan tetap menjaga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Amanat tersebut juga menekankan sejumlah fokus utama, mulai dari penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil, hingga peningkatan kemandirian fiskal daerah. Selain itu, kolaborasi antardaerah, penguatan layanan dasar, dan menjaga stabilitas wilayah turut menjadi perhatian.
Usai upacara, Mahyeldi kembali menegaskan bahwa ukuran utama otonomi daerah adalah manfaat nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat.
