Padang – Pemerintah Kota Padang tancap gas menuntaskan rehabilitasi serta rekonstruksi hunian warga yang terpapar bencana hidrometeorologi.
Langkah percepatan ini menjadi prioritas mutlak guna menjamin hak penyintas atas tempat tinggal yang layak.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, usai mengikuti koordinasi virtual bersama Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, Senin (6/7/2026).
Forum tersebut mengevaluasi penyaluran bantuan stimulan rumah rusak di 42 wilayah, mencakup Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, mematok target penyelesaian seluruh bantuan stimulan untuk kategori rumah rusak ringan dan sedang pada pengujung 2026.
Pembangunan hunian tetap bagi warga dengan rumah kategori rusak berat diproyeksikan rampung total pada 2027 mendatang.
Suharyanto secara khusus menyoroti minimnya serapan Dana Tunggu Hunian di berbagai daerah dan mendesak percepatan realisasi di lapangan.
Pemerintah pusat saat ini tengah mengusulkan kenaikan plafon bantuan pembangunan hunian tetap mandiri dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit.
Merespons instruksi tersebut, Maigus Nasir memerintahkan seluruh jajaran OPD, camat, hingga lurah untuk bekerja lebih sigap.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, mengonfirmasi bahwa bantuan stimulan bagi 55 penerima kategori rumah rusak ringan dan sedang telah rampung disalurkan.
Pemerintah kota pun kini memproses pengajuan bantuan susulan bagi enam kepala keluarga tambahan.
Terkait kebutuhan 523 unit hunian tetap, sebanyak 85 unit kini dalam tahap konstruksi berkat dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dijadwalkan memulai pembangunan 183 unit hunian di kawasan Lambung Bukit pada Agustus 2026.
Kekurangan hunian lainnya akan dipenuhi melalui skema dukungan dari BNPB dengan pengawasan ketat oleh Inspektorat.
Hendri optimistis sinergi lintas sektor ini mampu menuntaskan seluruh tahapan rehabilitasi sesuai target nasional pada 2027.
