Jakarta – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera kini mengalihkan fokus operasional dari fase tanggap darurat menuju pembangunan infrastruktur permanen. Langkah strategis ini diambil menyusul pulihnya layanan dasar masyarakat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa penguatan infrastruktur menjadi agenda krusial untuk menjamin keamanan dan normalisasi aktivitas warga. Pihaknya berkomitmen untuk mempermanenkan berbagai fasilitas vital yang selama ini hanya bersifat fungsional.
“Prioritas utama ke depan adalah infrastruktur. Kami harus mempermanenkan jalan, jembatan, serta infrastruktur daerah yang belum tersentuh, baik dikerjakan oleh pemerintah daerah maupun diambil alih oleh pemerintah pusat,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Membaiknya kondisi di lapangan ditandai dengan menurunnya kebutuhan penanganan darurat secara signifikan. Roda pemerintahan dan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak kini telah kembali berputar. Sektor kesehatan pun dinyatakan pulih sepenuhnya dengan beroperasinya seluruh rumah sakit serta penguatan layanan puskesmas.
Di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar telah kembali aktif. Meski sebagian sekolah masih memanfaatkan fasilitas darurat atau menunggu proses relokasi, akses pendidikan bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
Capaian signifikan juga terlihat pada sektor hunian. Pembangunan hunian sementara (huntara) telah mencapai 20.104 unit atau 97 persen dari total target 20.674 unit. Laporan dari para bupati di wilayah Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang mengonfirmasi bahwa saat ini sudah tidak ada lagi warga yang menempati tenda pengungsian.
Selain hunian, fasilitas pendukung kehidupan sehari-hari seperti jaringan listrik, pasar rakyat, hingga operasional SPBU telah berfungsi normal. Percepatan pembangunan infrastruktur permanen ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi potensi risiko bencana di masa depan.
