Pariaman – Pemerintah Kota Pariaman mulai melakukan pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja (PBPU/BP) untuk triwulan II tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya memastikan ketepatan sasaran penyaluran bantuan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Wali Kota Pariaman, Yota Balad, membuka langsung agenda tersebut di Balairung rumah dinas wali kota. Ia menegaskan bahwa validasi data merupakan instrumen vital dalam menjaga efektivitas serta keberlanjutan layanan jaminan kesehatan di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Yota juga memberikan apresiasi atas keberhasilan BPJS Kesehatan meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori Madya dari pemerintah pusat. Baginya, capaian ini merefleksikan keseriusan pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi seluruh warga.
Penguatan sektor kesehatan kini menjadi pilar utama dalam visi-misi pemerintah kota periode 2025-2030. Kebijakan ini dirancang untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing tinggi.
“Mewujudkan UHC melalui jaminan dan pelayanan kesehatan telah menjadi komitmen kami. Hal ini sejalan dengan misi pertama pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas SDM,” tegas Yota Balad.
Program ini merupakan bagian integral dari agenda unggulan pasangan Yota Balad-Mulyadi yang memprioritaskan akses layanan kesehatan serta pendidikan gratis bagi masyarakat.
Proses pemutakhiran data ini melibatkan sinergi lintas sektor, mulai dari Kepala BPJS Kesehatan Kota Pariaman Riko Hariono Saputra, jajaran Sekretariat Dinas Kesehatan, hingga para pimpinan puskesmas, lurah, dan kepala desa se-Kota Pariaman. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat proses validasi data di lapangan agar bantuan dapat segera tersalurkan dengan tepat.
