Lubuk Basung – Pemerintah Kabupaten Agam mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat berkat inovasi dan langkah strategis dalam mempercepat rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana.
Pengakuan tersebut datang dari Kepala Posko Nasional Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Sumatera, Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono.
Pujian itu disampaikan Wahyu dalam rapat evaluasi progres pemulihan daerah terdampak bencana yang mencakup wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sorotan utama dalam evaluasi tersebut tertuju pada inisiatif Pemkab Agam yang menggelar rapat koordinasi secara hibrida terkait rencana pembangunan hunian tetap (huntap).
“Kami mengapresiasi Kabupaten Agam yang telah menginisiasi rapat hybrid terkait rencana pembangunan huntap di kawasan eks HGU,” ujar Irjen Wahyu Bintono.
Ia menilai skema tersebut sebagai praktik terbaik yang sangat efisien karena mampu mempertemukan unsur KSP, ATR/BPN, dan pemangku kepentingan terkait tanpa terkendala jarak.
Metode koordinasi ini dipandang sebagai solusi efektif yang patut diadopsi daerah lain dalam menuntaskan hambatan teknis di lapangan.
Pembangunan huntap sendiri direncanakan akan memanfaatkan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) milik dua perusahaan.
Saat ini, Satgas PRR Sumatera terus mengawasi 53 kabupaten/kota untuk memastikan seluruh proses pemulihan berjalan sesuai target.
Data menunjukkan 39 daerah telah berhasil mencapai kondisi normal, sementara tiga wilayah lainnya kini berada dalam fase transisi menuju normal.
Pemkab Agam terus memacu percepatan di berbagai sektor meski indikator pemulihan daerah saat ini masih berada pada kategori kuning.
Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor guna menuntaskan pembangunan infrastruktur serta memulihkan layanan dasar bagi masyarakat.
Optimalisasi 13 indikator pemulihan, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, hingga normalisasi sungai, menjadi fokus utama pemerintah ke depan.
Langkah ini diharapkan mampu segera mengembalikan stabilitas sosial ekonomi masyarakat dan memulihkan roda pemerintahan secara menyeluruh.
