Padang – Ratusan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumatera Barat mendatangi gedung DPRD Sumatera Barat pada Kamis (25/6) untuk menuntut keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aliansi Relawan MBG secara tegas menepis rumor terkait penghentian program yang belakangan mulai berembus di tengah masyarakat.
Koordinator aksi, Aliman Antoris, menegaskan bahwa program tersebut memberikan dampak signifikan bagi kesehatan publik sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
Aliman mendesak pemerintah agar menindak oknum yang terbukti melakukan pelanggaran operasional, alih-alih menghentikan program secara keseluruhan.
“Kalau ada kecurangan, silakan ditindak, tetapi jangan hentikan programnya karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Aliman.
Selain isu keberlanjutan, para relawan memprotes kebijakan penghentian operasional dapur MBG selama periode libur sekolah.
Kebijakan tersebut berdampak langsung pada hilangnya insentif relawan yang menjadi tumpuan ekonomi harian mereka.
Sebagai jalan keluar, mereka mengusulkan pengalihan distribusi makanan ke posyandu selama libur sekolah berlangsung.
Kendati sempat terkendala keterlambatan pencairan dana operasional di sejumlah wilayah, Aliman memastikan seluruh dapur MBG di Sumatera Barat tetap beroperasi.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi para relawan.
Muhidi berjanji akan segera meneruskan tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat agar segera memperoleh tindak lanjut.
Ia menekankan bahwa setiap kendala di lapangan harus dijadikan bahan evaluasi perbaikan, bukan sebagai alasan untuk memutus akses bantuan bagi masyarakat.
“Kalau ada yang belum tepat sasaran, ya dievaluasi. Karena ini untuk kepentingan rakyat, tentu kita mendukung,” tegas Muhidi.
