Bukittinggi – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menjamin pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 berjalan dengan prinsip transparansi dan objektivitas tinggi.
Kepastian tersebut disampaikan Mahyeldi saat meninjau langsung tahapan verifikasi berkas di SMA Negeri 1 Bukittinggi pada Selasa (30/6/2026).
Penerapan sistem seleksi digital secara penuh menutup celah intervensi dari pihak mana pun dalam proses pemeringkatan calon siswa.
Mahyeldi membuktikan ketegasan integritas tersebut dengan mengungkapkan bahwa anak kandungnya sendiri tidak lolos seleksi sekolah negeri karena tidak memenuhi standar.
Kondisi serupa dialami putra Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat yang akhirnya melanjutkan pendidikan di bangku pondok pesantren.
Ketentuan seleksi diterapkan secara setara kepada seluruh pendaftar tanpa adanya keistimewaan bagi kelompok tertentu.
Proses penerimaan harus berjalan jujur, adil, dan mampu dipertanggungjawabkan kepada publik.
Para peserta diimbau untuk memastikan kelengkapan dokumen persyaratan baik melalui jalur prestasi maupun jalur zonasi domisili.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengimbau orang tua agar tidak memaksakan kehendak untuk menyekolahkan anak di institusi tertentu.
Wali murid disarankan melirik SMK yang menawarkan prospek kerja menjanjikan serta mempertimbangkan kualitas sekolah swasta maupun pondok pesantren.
Pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan Program Sekolah Rakyat di setiap kabupaten dan kota sebagai solusi akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Inovasi Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang berpusat di SMA Negeri 8 Padang kini dikembangkan untuk menjangkau siswa di pelosok daerah.
Pembangunan unit sekolah baru pun terbuka lebar di wilayah padat penduduk selama masyarakat memberikan dukungan ketersediaan lahan.
Fokus utama pemerintah adalah menjamin seluruh anak di Sumatera Barat mendapatkan akses pendidikan berkualitas secara merata.
