Lima Puluh Kota – Pemerintah Indonesia menggandeng Pemerintah Inggris untuk meluncurkan program Blended Finance Model (BFM) di Nagari Hulu Aia, Kabupaten Lima Puluh Kota.
Langkah strategis ini dirancang untuk memperkuat kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) agar mampu memproduksi komoditas bernilai tambah.
Program ini menyasar tujuh provinsi prioritas guna mengatasi hambatan klasik seperti kapasitas usaha yang minim serta keterbatasan akses pasar.
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bersinergi dengan Global Green Growth Institute (GGGI) untuk mengawal efektivitas pendampingan di lapangan.
Sebanyak 43 KUPS di Lima Puluh Kota kini menerima pendampingan intensif dari KKI WARSI, WRI Indonesia, serta Qbar.
Fokus pendampingan mencakup pengelolaan komoditas unggulan daerah, mulai dari kopi dan madu galo-galo hingga pengembangan sektor ekowisata.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Catur Endah Prasetiani, menilai BFM sebagai terobosan inovatif untuk memecahkan kebuntuan akses permodalan sektor kehutanan.
“BFM bukan hanya tentang pembiayaan, tetapi bagaimana menyiapkan usaha masyarakat agar lebih kuat, memiliki produk yang siap pasar, serta mampu menarik investasi secara mandiri,” ujar Catur.
Direktur Penyaluran Dana BPDLH, Damayanti Ratunanda, menegaskan bahwa kelompok usaha harus mampu mandiri secara finansial tanpa terus bergantung pada dana hibah.
Direktur KKI WARSI, Adi Junedi, menekankan pentingnya sinergi untuk memastikan setiap kelompok terhubung dengan sumber investasi yang berkelanjutan.
“Program BFM menjadi upaya bersama untuk memperkuat ekonomi masyarakat berbasis perhutanan sosial serta mendukung implementasi Integrated Area Development (IAD) Hatta,” papar Adi.
Bupati Lima Puluh Kota, Safni, meyakini program ini akan menjadi katalisator utama dalam meningkatkan kesejahteraan warga yang bermukim di sekitar kawasan hutan.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin, menargetkan model ini menjadi contoh bagi pengembangan 349 ribu hektare kawasan kelola masyarakat di wilayahnya.
Peresmian Rumah Produksi Kopi KUPS Tarusan Dalam Mandiri menandai dimulainya era hilirisasi produk perhutanan sosial di daerah tersebut.
Pemerintah optimistis inisiatif ini mampu membangun ekosistem bisnis inklusif yang berdaya saing tinggi sekaligus menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan.
