Agam – Pemerintah Kabupaten Agam berkolaborasi dengan BKKBN Sumatera Barat menggencarkan layanan Keluarga Berencana (KB) di wilayah terdampak bencana demi menjaga stabilitas kesehatan reproduksi warga.
Aksi jemput bola ini diawali melalui serangkaian pelayanan medis serta lokakarya bagi bidan di Puskesmas Matur pada Rabu (5/8/2026).
Gerakan tersebut dilanjutkan keesokan harinya di Puskesmas Koto Alam guna memastikan jangkauan layanan menyentuh warga yang membutuhkan.
Sebanyak 11 akseptor tercatat telah mendapatkan pemasangan alat kontrasepsi jangka panjang.
Data lapangan menunjukkan delapan akseptor memilih metode implan, sementara tiga lainnya menggunakan IUD.
Plt. Kepala Dinas Dalduk KB PP PA Kabupaten Agam, Dandi Pribadi, menekankan bahwa langkah ini menjadi garda terdepan untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan.
Pengaturan jarak kelahiran yang tepat dianggap sebagai fondasi fundamental dalam menciptakan keluarga yang berkualitas.
Dandi mengakui tantangan di lapangan masih cukup berat, terutama terkait tingginya angka putus pakai KB dan minimnya penggunaan kontrasepsi modern di kalangan pasangan usia subur.
Pihak pemerintah juga menaruh perhatian besar pada ancaman pernikahan dini dan berbagai isu kesehatan reproduksi lainnya.
Penguatan akses KB ini diyakini menjadi instrumen vital dalam mempercepat penurunan angka prevalensi stunting di Agam.
Strategi ini difokuskan untuk melakukan mitigasi terhadap risiko 4T, yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak melahirkan.
Target ambisius untuk menekan jumlah keluarga berisiko stunting kini dikejar melalui sinergi lintas sektoral yang lebih masif.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia, menegaskan bahwa akses kontrasepsi di zona pascabencana merupakan prioritas utama.
Langkah tersebut diambil untuk memastikan hak kesehatan reproduksi masyarakat tetap terlindungi meski tengah berada dalam fase pemulihan pascabencana.
