Jakarta – Di tengah maraknya kasus kebocoran data pribadi, Lembaga Sertifikasi Profesi Pelindungan Data Pribadi Indonesia (LSP PDPI) hadir sebagai garda terdepan. Lembaga ini menjadi yang pertama di Indonesia yang mendapatkan lisensi dari BNSP dengan nomor BNSP-LSP-2615-ID untuk menyelenggarakan sertifikasi profesi pelindungan data.
Data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telepon, kini menjadi aset digital yang sangat berharga dan rentan terhadap penyalahgunaan. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi semakin krusial di era digital ini. Masyarakat pun diimbau untuk lebih proaktif dalam menjaga keamanan informasi pribadi mereka.
Salah satu cara melindungi data pribadi adalah dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan mengaktifkan otentikasi dua faktor. Selain itu, pengguna media sosial juga disarankan untuk membatasi informasi yang dibagikan secara publik, karena platform tersebut sering menjadi celah penyalahgunaan data.
Ketua Umum HPPDPI, Irineus Dwinanto Bimo, menekankan pentingnya peran tenaga profesional dalam implementasi UU Nomor 27 Tahun 2022. “HPPDPI hadir untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan tenaga Pejabat Pelindungan Data Pribadi (PPDP) di Indonesia,” ujarnya pada Selasa (8/7/2025).
Direktur LSP PDPI, Mohammad Novel Ariyadi, menyatakan bahwa pihaknya siap menjalankan sertifikasi secara komprehensif. “LSP PDPI adalah yang pertama berlisensi BNSP dan siap melaksanakan program sertifikasi DPO,” jelasnya.
Pemberian lisensi ini menjadi langkah strategis menjelang pembentukan Badan Pengawas Pelindungan Data Pribadi. Sertifikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha akan tenaga profesional yang kompeten di bidang pelindungan data. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi data pelanggan, yang dapat diwujudkan melalui kebijakan privasi yang jelas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
