Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus berupaya mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Penegasan ini disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) TP2DD dan Capacity Building yang berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumbar, Senin (24/11/2025).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, Syefdinon, menyebut kegiatan ini sebagai momentum penting.
Tujuannya, memperkuat pemahaman aparatur dalam mendorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Langkah ini juga mengakselerasi penyempurnaan penyusunan Roadmap ETPD Tahun 2025. Roadmap ini menjadi pedoman utama digitalisasi pembayaran di lingkungan pemerintah daerah.
“Sasarannya jelas, yakni penyempurnaan Roadmap ETPD 2025, peningkatan penggunaan sistem pembayaran elektronik di seluruh transaksi pendapatan daerah, serta mendorong masyarakat Sumbar semakin terbiasa menggunakan transaksi non-tunai,” kata Syefdinon.
Syefdinon juga mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dan Bank Nagari dalam mendorong digitalisasi daerah. Sinergi ini dinilai positif dalam meningkatkan Indeks ETPD dan hasil penilaian TP2DD Championship Regional Sumatera.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, sebelumnya menekankan pentingnya percepatan Roadmap ETPD 2025. Hal ini untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola keuangan daerah.
Kegiatan ini diikuti sekitar 150 peserta. Mereka terdiri dari kepala daerah kabupaten/kota, Ketua Harian TP2DD, SKPD terkait, Bank Indonesia, dan Bank Nagari.
Bank Indonesia memaparkan perkembangan indeks ETPD, capaian TP2DD sepanjang 2024, serta perlunya peningkatan realisasi penggunaan kanal digital seperti QRIS, mobile banking, dan e-commerce.
Bank Nagari juga berkomitmen memperluas kanal pembayaran digital di daerah.
