Padang – Dewan Pendidikan Sumatera Barat (DP Sumbar) mendorong penerapan prinsip meritokrasi dalam seleksi dan pengangkatan kepala sekolah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.
Penegasan ini muncul dalam rapat perdana DP Sumbar tahun 2026, yang berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan Sumbar, Jumat (23/1).
Ketua DP Sumbar, Rahmawati, menyatakan meritokrasi akan menjadi dasar strategi pengelolaan kepemimpinan sekolah.
Dalam rapat tersebut, DP Sumbar juga membahas rencana kerja tahun 2026 dan mengevaluasi kegiatan tahun sebelumnya.
Sekretaris DP Sumbar, Abinul Hakim, memimpin rapat yang menyoroti proses seleksi kepala sekolah yang sedang berlangsung.
Anggota DP Sumbar, Amra Warda, menekankan pentingnya rekam jejak guru, termasuk perilaku dan moral, sebagai pertimbangan utama.
Sementara itu, anggota DP lainnya, Yuyu Mulyati, menyoroti perlunya kesesuaian proses seleksi dengan aturan yang berlaku.
Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Monika Nur, menjelaskan proses pemilihan kepala sekolah menggunakan Sistem Informasi dan Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (SIM KPSPSTK).
“Ada sebanyak 8000 guru yang terbantu oleh sistem ini memenuhi syarat untuk ikut seleksi Cakep. Tapi hanya sebanyak 320 guru atau 5 persen saja yang mendaftar dan ikut seleksi, terpilih sebanyak 200 Cakep,” kata Monika.
Monika menambahkan, 200 calon kepala sekolah yang terpilih akan diprioritaskan untuk mengisi posisi kepala sekolah yang saat ini diisi oleh Pelaksana Tugas (PLT).
“Ini segera untuk menggantikan PLT yang 200 orang,” katanya.
Monika menegaskan, timnya menjadikan prinsip meritokrasi sebagai dasar utama dalam penempatan kepala sekolah.
Selain seleksi kepala sekolah, rapat DP Sumbar juga membahas isu-isu penting lainnya, seperti isu panak jawi, LGBT, dan perundungan di sekolah.
Sekretaris DP Sumbar, Abinu Hakim, mengatakan langkah antisipasi terhadap isu panak jawi telah dilakukan, termasuk mengaktifkan Satgas yang sudah ada.
