Jakarta – Percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan akselerasi signifikan. Hingga 11 Mei 2026, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mencatat penyelesaian 357 unit rumah.
Capaian tersebut melonjak tajam dibandingkan data per 8 Mei 2026 yang baru menyentuh angka 248 unit. Dalam kurun waktu tiga hari, Satgas berhasil menuntaskan pembangunan 109 unit hunian, atau mencatatkan pertumbuhan progres sebesar 43,9 persen.
Juru Bicara Satgas PRR, Amran, menekankan bahwa pihaknya tetap memprioritaskan aspek kualitas bangunan agar hunian tersebut aman dan layak huni dalam jangka panjang. Menurutnya, durasi pengerjaan huntap memang memerlukan waktu lebih lama dibandingkan hunian sementara (huntara) karena melibatkan tahapan teknis yang lebih ketat dan mendalam.
“Huntap ini memang punya tahapan yang agak panjang untuk menjamin kualitas tempat tinggal karena sebagai hunian tetap, tidak bisa langsung kita paksakan untuk tuntas dalam waktu dekat seperti halnya huntara,” ujar Amran di Jakarta.
Ia memastikan, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan kecepatan konstruksi tanpa mengorbankan standar mutu. Selama proses pembangunan berlangsung, para penyintas dipastikan telah menempati hunian sementara yang layak sesuai dengan data penerima yang divalidasi pemerintah daerah setempat.
Secara keseluruhan, total kebutuhan hunian tetap di tiga provinsi tersebut mencapai 39.335 unit. Saat ini, sebanyak 996 unit masih dalam tahap pengerjaan. Aceh tercatat sebagai wilayah dengan kebutuhan tertinggi yakni 28.910 unit, disusul Sumatera Utara sebanyak 7.601 unit, dan Sumatera Barat sebanyak 2.824 unit.
Data lapangan merinci progres di Aceh telah menyelesaikan 108 unit dengan 719 unit dalam proses konstruksi. Di Sumatera Utara, sebanyak 227 unit telah berdiri dan 225 unit sedang dikerjakan. Sementara di Sumatera Barat, 22 unit telah rampung dan 52 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan.
Proyek strategis ini merupakan wujud kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, serta dukungan dari organisasi kemanusiaan seperti Buddha Tzu Chi Indonesia dan Kadin Indonesia.
