Pesisir Selatan – Senator Sumatera Barat, Cerint Iralloza Tasya, menyerap aspirasi masyarakat dalam pertemuan strategis di Cafe Arsio, Kecamatan IV Jurai.
Agenda ini bertujuan memetakan berbagai persoalan mendesak di daerah sekaligus memperkuat pengawalan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Diskusi hangat tersebut melibatkan elemen masyarakat, aktivis kepemudaan, hingga mahasiswa yang menyoroti efektivitas pembangunan daerah.
Cerint berkomitmen memastikan setiap alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tersalurkan dengan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan wilayah.
Ia sekaligus meluruskan stigma keliru yang masih berkembang di masyarakat terkait mekanisme pengelolaan anggaran pusat.
“Kami berlomba-lomba mencari anggaran ke pusat untuk daerah, namun masih ada anggapan keliru bahwa anggaran tersebut masuk ke kantong pribadi senator,” ungkap Cerint.
Persoalan akses layanan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu mencuat sebagai topik krusial dalam diskusi tersebut.
Cerint menegaskan amanat undang-undang yang mewajibkan fasilitas kesehatan mendahulukan penanganan medis bagi pasien darurat tanpa birokrasi berbelit.
Pemerintah daerah didorong untuk segera melakukan intervensi melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi masyarakat dengan status BPJS non-aktif.
Sinergi antara manajemen rumah sakit dan dinas kesehatan mutlak ditingkatkan demi menjamin pemenuhan hak dasar kesehatan warga.
Implementasi Kurikulum Merdeka turut menjadi sorotan karena dinilai belum dipahami secara utuh oleh masyarakat.
Kekhawatiran muncul terkait pergeseran peran guru yang dianggap semakin minim dalam proses belajar-mengajar di kelas.
“Ada persepsi peran guru menjadi terbatas, bahkan hanya sekitar 20 persen, sementara sisanya diserahkan kepada siswa,” tambah Cerint.
Ia mendesak pemerintah pusat melakukan evaluasi komprehensif serta memperluas cakupan edukasi terkait metode pembelajaran tersebut.
Penguatan kapasitas tenaga pendidik dan sosialisasi masif kepada orang tua siswa menjadi syarat mutlak menjaga standar kualitas pendidikan nasional.
Seluruh temuan dan masukan warga akan diformulasikan menjadi rekomendasi kebijakan yang lebih responsif bagi masyarakat Sumatera Barat.
