Aceh – Pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp2 triliun untuk mempercepat pembangunan 37.373 unit hunian tetap bagi para penyintas bencana di Aceh.
Proyek strategis ini merupakan bagian dari agenda rehabilitasi dan rekonstruksi periode 2026-2028 dengan total nilai investasi mencapai Rp58,973 triliun.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan seluruh hunian tersebut selesai terbangun sebelum akhir Desember 2026.
Data per 23 Juli 2026 mencatat sebanyak 401 unit rumah telah rampung dan siap ditempati oleh warga terdampak.
Sebanyak 1.832 unit hunian lainnya yang mencakup 4,90 persen dari total target sedang dalam tahap pengerjaan konstruksi fisik.
Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR, Safrizal ZA, menegaskan bahwa percepatan proyek tidak boleh mengabaikan standar teknis keselamatan.
Pihaknya memprioritaskan tata ruang yang aman serta penyediaan infrastruktur dasar seperti listrik dan air bersih.
Seluruh lokasi permukiman baru telah dipastikan berada di luar zona merah bencana untuk menjamin keamanan jangka panjang warga.
Strategi pembangunan melibatkan kolaborasi lintas sektoral pada lahan yang sudah berstatus clear and clean.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut berperan dalam pembangunan in-situ serta penyaluran dana stimulan bagi warga yang membangun rumah secara mandiri.
Proses pembangunan tahap 2026 dijadwalkan akan berjalan serentak di berbagai wilayah Aceh mulai Agustus mendatang.
Program masif ini mengintegrasikan sinergi antara Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Polri, hingga Yayasan Buddha Tzu Chi.
Satgas PRR saat ini terus memproses administrasi terkait hambatan pembebasan lahan di wilayah Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Gayo Lues.
Setiap tahapan pengadaan lahan dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi serta kepatuhan hukum yang ketat.
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, sebelumnya telah menginstruksikan para kepala daerah agar proaktif menyiapkan lahan demi mengejar target pemulihan tepat waktu.
