Pulau Punjung – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melakukan perombakan besar-besaran pada Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). Langkah strategis ini diambil sebagai tindak lanjut atas Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 1/INST-2026 guna menjamin distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran.
Restrukturisasi tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang dipimpin langsung oleh Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, di Pulau Punjung, Kamis (11/6/2026). Forum ini turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro serta Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya, Indra Gunawan.
Dalam formasi baru ini, Satgas memperluas keterlibatan unsur kewilayahan dan teknis. Komandan Brimob kini didapuk sebagai penasihat, sementara posisi wakil penanggung jawab pelaksana diisi oleh Wakapolres. Selain itu, PT Pertamina Patra Niaga resmi dilibatkan sebagai anggota tim untuk memperkuat koordinasi di lapangan.
Bupati Annisa menekankan pentingnya ketelitian petugas saat melakukan pengawasan. Ia menginstruksikan agar pemeriksaan tidak hanya terbatas pada nomor polisi kendaraan, tetapi juga mencakup verifikasi dokumen resmi seperti STNK.
“Sebelum pelaksanaan di lapangan, Satgas perlu melakukan sosialisasi kepada pemilik dan pengelola SPBU serta berkoordinasi dengan Pertamina agar terdapat kesamaan persepsi dan mekanisme pengawasan,” tegas Annisa.
Dari sisi penegakan hukum, Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya, Indra Gunawan, mengusulkan pembentukan tim gabungan yang mengintegrasikan unsur Polri, TNI, dan Satpol PP. Ia menyarankan adanya laporan harian sebagai instrumen evaluasi, sembari mengingatkan agar petugas tetap mengedepankan pendekatan humanis dalam berinteraksi dengan masyarakat.
Sementara itu, Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro menyoroti akar masalah antrean di SPBU yang kerap dipicu oleh keterlambatan pasokan dari depo BBM. Terkait teknis pengawasan, ia menilai pola patroli berkala jauh lebih efektif dibandingkan penempatan personel secara tetap di setiap SPBU, mengingat keterbatasan jumlah personel yang tersedia.
Sinergi lintas lembaga ini diharapkan mampu meminimalisir potensi penyimpangan distribusi BBM bersubsidi di wilayah Dharmasraya, sekaligus memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat yang berhak.
