Payakumbuh – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh akan menindaklanjuti seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
Hal ini ditegaskan Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, Selasa (11/11/2025). Menurutnya, masukan dari DPRD sangat penting dalam penyusunan anggaran.
Tujuannya agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami hargai seluruh pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD,” ujar Elzadaswarman di DPRD Payakumbuh.
Semua masukan akan dipelajari cermat dan dijawab resmi pada rapat paripurna berikutnya.
Elzadaswarman juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD. Kolaborasi ini kunci menjaga kualitas perencanaan pembangunan.
Terutama di tengah dinamika fiskal nasional dan terbatasnya ruang fiskal daerah.
“Kami berharap pembahasan RAPBD 2026 berjalan lancar dan tetap mengedepankan kolaborasi serta prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” katanya.
Sebelumnya, tujuh fraksi DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan RAPBD 2026.
Beberapa isu menjadi sorotan. Fraksi Golkar menilai Car Free Day perlu dievaluasi dan dipindahkan ke Jalan Soekarno-Hatta.
Fraksi NasDem menyoroti ketidakteraturan pungutan retribusi di Pasar Ibuh.
Fraksi PKS menekankan perlunya penanganan serius terhadap kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba.
Fraksi Demokrat meminta pemerintah menjaga kualitas layanan publik terutama BPJS Kesehatan.
Fraksi PAN mendukung digitalisasi pajak dan retribusi.
Fraksi PPP mendorong efisiensi anggaran melalui lelang kendaraan dinas serta pembayaran insentif bagi RT/RW dan guru TPA.
Elzadaswarman menilai, seluruh pandangan tersebut menunjukkan komitmen DPRD dalam mengawal pembangunan Kota Payakumbuh.
“Masukan dari DPRD sangat berharga. Ini bagian dari proses demokrasi yang sehat untuk memastikan setiap kebijakan berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya.
