Solo – Anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Solo terpangkas Rp 218 miliar akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat untuk tahun 2026.
Kondisi ini menyebabkan Rancangan APBD (RAPBD) Kota Solo 2026 diperkirakan mengalami defisit hingga Rp 161 miliar.
Wali Kota Solo, Respati Ardi, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berinovasi dan melakukan efisiensi anggaran guna mengatasi defisit tersebut.
“Kami sudah kumpulkan semua OPD. Kami challenge untuk berinovasi, melakukan penghematan, dan memastikan kegiatan yang dilakukan benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Respati, Minggu (19/10/2025).
Salah satu langkah yang akan Pemkot Solo ambil adalah menerapkan sistem work from home (WFH) secara terbatas bagi pegawai yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
“Kami akan coba terapkan WFH seminggu sekali untuk pegawai yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. Tujuannya untuk efisiensi, baik dari sisi konsumsi, listrik, maupun transportasi. Targetnya bisa hemat sekitar 30 persen,” ungkapnya.
Selain WFH, Pemkot Solo juga akan melakukan penghematan di berbagai bidang lain, seperti mengurangi konsumsi rapat dan menerapkan gaya hidup hemat di lingkungan kantor.
“Kita mulai hidup hemat, frugal living di Pemkot Solo. Air mineral bawa tumbler, makanan rapat cukup sekali, dan kalau bisa rapat daring ya rapat daring,” ujar Respati.
Meski demikian, Respati memastikan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama Pemkot Solo.
Kebijakan WFH tidak berlaku bagi pegawai di sektor pelayanan masyarakat seperti puskesmas, Satpol PP, dan tenaga pendidikan.
“Yang berhubungan dengan masyarakat tidak boleh WFH. Tapi untuk bidang yang memungkinkan, seperti sekretariat dan rapat koordinasi, bisa digilir. Prinsipnya efisiensi tanpa mengorbankan pelayanan,” tegasnya.
Respati juga menjamin Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemkot Solo tidak akan mengalami pemotongan.
“Saya pastikan TPP ASN Pemkot Solo tidak ada yang dikurangi. Kita tetap jaga kesejahteraan pegawai tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Solo, Suharsono, menilai Pemkot Solo seharusnya fokus pada efisiensi belanja dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Harus ada strategi untuk menggenjot PAD, naikan target di sektor pendapatan yang memang potensi untuk dinaikan,” kata Suharsono.
