Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat baru 279 dapur proyek makan bergizi gratis (MBG) yang beroperasi di Jakarta. Padahal, rencana awal pembangunan mencapai 761 dapur.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengungkapkan kendala utama adalah mahalnya harga tanah di Ibu Kota. Hal ini membuat minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam program MBG menjadi terbatas.
“Karena tanah di Jakarta mahal, Pak. Jadi masih sedikit yang ternyata tertarik yang mau ikut dapur MBG,” kata Nanik dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin (17/11/2025). Rapat tersebut disiarkan melalui YouTube Kementerian Dalam Negeri.
Menurut laporan, Cengkareng, Jakarta Barat, menjadi wilayah dengan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) paling sedikit. Total penerima MBG dari 279 dapur yang beroperasi saat ini mencapai 440.961 orang.
Selain Jakarta, Nanik menyoroti wilayah lain dengan jumlah SPPG yang masih minim. Di Kalimantan Tengah, baru 62 unit SPPG yang beroperasi dari rencana 257 pembangunan. Sementara di Papua Pegunungan, hanya 4 unit yang beroperasi dari rencana 75 SPPG.
Namun, ada pula wilayah yang mengalami kelebihan kapasitas penerima manfaat, yaitu Kepulauan Bangka Belitung. Di sana, 50 SPPG melayani 125 ribu orang, padahal rencana pembangunan hanya 141 unit.
“Ini kadang-kadang, mohon maaf kalau di lapangan masih dengar-dengar rebutan para penerima,” ujar Nanik.
Untuk mengatasi masalah ini, BGN akan memberikan insentif Rp 6 juta per hari kepada dapur yang mengelola 2.500-3.000 porsi makanan per hari. Insentif ini diharapkan dapat memotivasi lebih banyak pihak untuk terlibat dalam program MBG.
Hingga 16 November 2025, tercatat 15.162 SPPG beroperasi di seluruh Indonesia dengan total penerima manfaat mencapai 41,3 juta orang.
BGN menargetkan penambahan SPPG menjadi 25 ribu unit pada Desember 2025 dan 32 ribu unit pada Februari 2026.
