Jakarta – Penurunan outlook utang Indonesia oleh Fitch Ratings memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri. Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia mendesak pemerintah untuk segera merespons sinyal negatif tersebut.
Ketua Umum HKI, Ahmad Maruf Maulana, menyatakan outlook negatif ini bukan sekadar penilaian teknis. Menurutnya, ini adalah peringatan serius bagi pemerintah terkait ketidakpastian kebijakan.
“Pasar global mulai melihat meningkatnya ketidakpastian kebijakan,” tegas Ahmad dalam keterangan resmi, Minggu (8/3/2026).
HKI khawatir penurunan outlook ini akan berdampak langsung pada iklim investasi. Biaya pembiayaan proyek berpotensi naik dan kepercayaan investor bisa terkikis.
Sektor manufaktur strategis, seperti elektronik, energi baru terbarukan, baterai, dan industri hilirisasi, membutuhkan investasi jangka panjang yang besar.
Stabilitas kebijakan fiskal, konsistensi regulasi, dan tata kelola ekonomi yang kredibel menjadi kunci menarik investor.
HKI menilai perubahan persepsi risiko negara dapat meningkatkan cost of capital bagi proyek industri.
“Investor global cenderung menunda atau meninjau ulang rencana ekspansi ketika mereka melihat adanya ketidakpastian kebijakan makroekonomi,” kata Ahmad.
Oleh karena itu, HKI mendesak pemerintah untuk mengambil langkah konkret. Tujuannya adalah memperkuat kembali kredibilitas kebijakan ekonomi nasional.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan indikator makroekonomi Indonesia masih aman. Hal ini disampaikan meski Fitch memangkas outlook utang.
Purbaya menyebut rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih dalam batas aman.
Pertumbuhan ekonomi 2025 yang mencapai 5,11 persen juga menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara G20.
“Mungkin karena masih pemerintahan baru dan Menteri Keuangan juga baru, jadi mereka sanksi jangan-jangan Menteri Keuangan nggak bisa berhitung,” kata Purbaya, Jumat (6/3/2026).
Pemerintah akan memaksimalkan semua mesin pertumbuhan ekonomi. Tujuannya membantah keraguan lembaga pemeringkat utang.
Purbaya akan menjelaskan kebijakan fiskal Indonesia dalam pertemuan IMF dan Bank Dunia di Washington, D.C., Amerika Serikat, April mendatang.
“Jadi April saya akan keluar negeri untuk memastikan bahwa Menteri Keuangan kita mengerti apa yang dikerjakan,” ujar Purbaya.
