Jakarta – Masyarakat Telematika (MASTEL) menyoroti sejumlah tantangan dalam pembangunan infrastruktur digital di Indonesia. Biaya regulasi yang tinggi dan ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah menjadi hambatan utama.
Ketua Umum MASTEL, Sarwoto Atmo Sutarno, menilai industri telekomunikasi nasional sedang dalam situasi yang sulit.
Operator telekomunikasi didorong untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital, termasuk fixed broadband dan 5G, demi pemerataan layanan digital.
Namun, industri ini terbebani biaya regulasi yang tinggi, persaingan usaha yang ketat, serta monetisasi layanan yang belum optimal.
Sarwoto menjelaskan, hambatan seringkali bukan masalah teknis, melainkan kesiapan ekosistem, tata kelola pelaksanaan, dan ketidakterpaduan perencanaan pusat dan daerah.
“Ketidaksinkronan kebijakan, pemanfaatan infrastruktur pendukung yang belum optimal, serta belum seragamnya pemahaman daerah terhadap pentingnya infrastruktur digital sebagai pilar pembangunan membuat proses transformasi digital berjalan tersendat,” ujar Sarwoto, Kamis (15/1/2026).
Sarwoto juga menyinggung T3 Kemkomdigi, arah pembangunan Indonesia Digital 2025-2029, sebagai landasan strategi nasional untuk pemerataan akses digital, pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, dan ruang digital yang aman.
T3 Kemkomdigi memiliki tiga pilar utama: Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga.
Terhubung memastikan konektivitas digital tersedia, terjangkau, dan efektif. Tumbuh bermakna transformasi digital melahirkan nilai tambah ekonomi. Terjaga berarti ruang digital aman, terpercaya, dan berdaulat.
“T3 Kemkomdigi bukan slogan, melainkan arah kebijakan yang menyatukan regulasi, pembangunan infrastruktur, dan eksekusi industri,” tegas Sarwoto.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menyatakan jaringan telekomunikasi adalah kebutuhan dasar masyarakat.
“Ketika terjadi perbedaan persepsi terkait aturan maupun kewenangan pengelolaan aset, seharusnya penyelesaiannya dilakukan melalui dialog dan koordinasi, bukan dengan memutus layanan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” jelas Nezar.
Kemkomdigi siap memfasilitasi dialog antara pemerintah daerah dan industri untuk menyelaraskan kepentingan pendapatan daerah dengan keberlanjutan layanan digital nasional, pungkas Nezar.
