Lombok – Kemitraan kritis dan konstruktif antara media dan lembaga negara menjadi sorotan utama dalam menjaga demokrasi. Hal ini mengemuka dalam acara Gathering Media bersama MPR RI yang diselenggarakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), Ariawan, pada Jumat (11/7/2025), menyampaikan bahwa insan pers memiliki tanggung jawab lebih dari sekadar peliputan. “Media adalah bagian dari pilar demokrasi. Kalau ada yang keliru, kami wajib mengingatkan dan menyampaikan. Tapi di saat yang sama, kami juga siap bersinergi untuk membangun,” ujarnya.
Acara yang bertajuk “Penguatan Tata Kelola Sumber Daya Alam Melalui Publikasi Media dalam Mendukung Pembangunan Daerah” tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Di antaranya adalah Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Lunggana, Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah, serta perwakilan dari Biro Humas DPD RI dan lembaga terkait lainnya.
Ariawan juga menyoroti pentingnya hubungan yang sehat antara media dan lembaga negara, terutama parlemen. Menurutnya, wartawan parlemen tidak hanya bertugas memberitakan dinamika lembaga DPR, MPR, dan DPD, tetapi juga berperan dalam menghidupkan diskusi publik.
Lebih lanjut, Ariawan menjelaskan bahwa saat ini terdapat 580 wartawan yang meliput di DPR, berasal dari 211 media. Namun, hanya 180 orang yang menjadi anggota aktif KWP. “Gathering ini hanya bisa diikuti oleh 90 peserta karena keterbatasan kuota,” imbuhnya.
KWP mengapresiasi kehadiran Gubernur NTB dalam acara tersebut. Ariawan menilai bahwa kolaborasi antara media nasional dan pemerintah daerah sangat penting untuk mengangkat potensi lokal ke tingkat nasional, bahkan internasional.
“Kami siap bantu menyampaikan cerita-cerita baik dari daerah, termasuk Lombok. Ini bukan soal pencitraan, tapi memperluas perspektif publik tentang Indonesia yang kaya dan beragam,” kata Ariawan. Ia menambahkan bahwa media memiliki peran lebih dari sekadar menyampaikan informasi, yaitu mendidik publik, mengawasi kebijakan, dan mendorong partisipasi warga.
Ariawan juga menegaskan bahwa KWP akan tetap menjaga independensi dan objektivitas. Ia menekankan bahwa kritik dari media bukan bertujuan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengoreksi dan memperbaiki.
“Demokrasi sehat hanya bisa tumbuh jika ada keterbukaan dan kolaborasi. Kritik kami bukan kebencian, tapi bentuk tanggung jawab publik,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, KWP kembali menegaskan peran strategis wartawan parlemen sebagai pengawal demokrasi yang menjunjung tinggi etika, profesionalisme, dan komitmen terhadap kepentingan publik.
