Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendorong reformasi tata kelola keuangan sektor publik agar bergerak melampaui rutinitas administratif semata.
Ia menegaskan bahwa akuntabilitas harus mampu memberikan dampak nyata dan bernilai tambah bagi masyarakat luas.
Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli dalam forum Public Sector Governance Summit (PSGS) yang dihelat Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Transformasi ini menuntut seluruh pemangku kepentingan untuk tidak sekadar patuh pada regulasi, tetapi fokus pada penciptaan nilai dalam pembangunan nasional.
Yassierli secara khusus menginstruksikan para akuntan untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap lini pengelolaan keuangan negara.
“Kami di Kemnaker mengelola angkatan kerja yang sangat besar, mencapai 155 juta orang,” ungkap Yassierli.
Kementerian Ketenagakerjaan kini mulai mengadopsi standar Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai kerangka kerja operasional internal.
Keputusan ini diambil guna merespons dinamika tantangan ketenagakerjaan nasional yang masih cukup kompleks.
Saat ini, tingkat pengangguran Indonesia bertengger di angka 7,24 persen dengan dominasi pekerja di sektor informal.
Data menunjukkan 86 persen dari total angkatan kerja nasional hanya memiliki latar belakang pendidikan maksimal SMA atau SMK.
Posisi produktivitas tenaga kerja Indonesia juga masih tertinggal sekitar 20 persen jika dibandingkan dengan rata-rata negara di kawasan ASEAN.
Sebagai langkah mitigasi, kementerian kini menerapkan laporan keberlanjutan yang mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI).
Strategi tersebut mencakup efisiensi energi, penguatan iklim kerja inklusif, hingga percepatan digitalisasi data ketenagakerjaan.
Pihaknya juga memperkuat kebijakan berbasis bukti melalui kolaborasi analisis berkala dengan Badan Pusat Statistik.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono menekankan pentingnya audit publik sebagai mesin perbaikan sistem.
Ia menilai transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga kemampuan mengelola sumber daya tersebut secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tegas Budi.
