Jakarta – Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan izin pemanfaatan kayu gelondongan sisa banjir bagi masyarakat di wilayah Sumatera. Langkah ini diambil sebagai respons cepat untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melanda tiga provinsi di pulau tersebut. Keputusan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak serta mempercepat pemulihan wilayah yang mengalami kerusakan parah.
Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada hari Jumat, 19 Desember 2025, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan informasi penting ini. Prasetyo Hadi menekankan bahwa koordinasi antara masyarakat dan pemerintah daerah di semua tingkatan menjadi kunci keberhasilan pemanfaatan kayu tersebut.
“Jadi, kalau masyarakat ingin memanfaatkan, tentunya dikoordinasikan dengan pemerintahan terkait di setiap jenjangnya,” tegas Prasetyo Hadi. Ia menambahkan bahwa koordinasi yang baik akan memastikan pemanfaatan kayu berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak.
Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, Kementerian Kehutanan telah menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah terdampak banjir. Surat edaran ini berisi panduan lengkap dan mekanisme terperinci mengenai pemanfaatan kayu-kayu sisa banjir untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Mekanisme yang diatur dalam surat edaran tersebut secara khusus mencakup pemanfaatan kayu untuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir. Pemerintah berharap, dengan adanya pemanfaatan kayu ini, masyarakat dapat segera memiliki tempat tinggal yang layak dan aman untuk melanjutkan kehidupan mereka.
Pemerintah menegaskan bahwa aturan ini dibuat dengan tujuan utama memastikan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya kayu, berjalan secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegasan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya dan menghindari kerusakan lingkungan yang lebih lanjut.
Untuk memastikan implementasi yang lancar dan efektif, regulasi terkait pemanfaatan kayu ini telah disosialisasikan secara intensif kepada pemerintah daerah di semua tingkatan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan di lapangan berjalan selaras dengan kebijakan pusat dan tidak menimbulkan kebingungan atau konflik di antara berbagai pihak yang terlibat.
Sebelumnya, media sosial diramaikan dengan gambar-gambar yang menunjukkan warga sedang berinisiatif memanfaatkan kayu gelondongan bekas banjir. Dalam gambar tersebut, terlihat warga sedang menggergaji kayu untuk berbagai keperluan, mulai dari perbaikan rumah hingga pembuatan perabot. Dengan adanya izin resmi dari pemerintah, diharapkan pemanfaatan kayu ini dapat dilakukan secara lebih terstruktur, terarah, dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
