Lubuk Basung – Pemerintah Kabupaten Agam menerima kucuran dana bantuan senilai puluhan miliar rupiah dari pemerintah pusat untuk memulihkan sektor pertanian yang porak-poranda akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025. Suntikan modal ini menjadi amunisi utama daerah dalam mengejar target swasembada pangan nasional.
Kementerian Pertanian RI mengalokasikan dana sebesar Rp29 miliar yang difokuskan pada rehabilitasi 311 hektare lahan sawah, optimasi lahan seluas 387 hektare, serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi perpompaan, dam parit, hingga jalan usaha tani. Selain itu, pemerintah pusat menyetujui perluasan program optimasi lahan non-rawa seluas 1.000 hektare dan tambahan rehabilitasi sawah 250 hektare.
Sektor perkebunan turut mendapat perhatian melalui bantuan Rp43 miliar dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk peremajaan 250 hektare sawit rakyat. Berbagai komoditas unggulan, mulai dari padi, jagung, kopi, hingga hortikultura seperti cabai dan durian, juga mendapatkan intervensi berupa bantuan benih serta sarana pascapanen.
Bupati Agam, Benni Warlis, dalam Rapat Koordinasi Lingkup Pertanian di Lubuk Basung, Rabu (17/6), menegaskan bahwa kerusakan infrastruktur dan sarana produksi pascabencana memang memukul ekonomi petani. Namun, ia optimistis sinergi lintas sektor mampu membangkitkan kembali produktivitas daerah.
“Kerusakan yang terjadi telah menurunkan kapasitas produksi pertanian dan memberikan dampak sosial ekonomi yang cukup berat bagi petani maupun peternak. Namun kondisi ini tidak boleh membuat kita terpuruk. Justru harus menjadi momentum memperkuat komitmen dan sinergi dalam membangkitkan kembali sektor pertanian,” ujar Benni.
Dalam forum tersebut, Benni juga menyoroti peran krusial penyuluh pertanian sebagai garda terdepan. Meski Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 mengalihkan status kepegawaian penyuluh ke pemerintah pusat, ia memastikan kolaborasi di tingkat daerah tetap menjadi prioritas.
“Status kepegawaian boleh berubah, tetapi pengabdian kepada petani Kabupaten Agam harus tetap menjadi prioritas bersama,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini melibatkan jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Agam, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian, serta para koordinator penyuluh lapangan. Seluruh pemangku kepentingan berkomitmen menjadikan sinergi ini sebagai kunci utama dalam membangun sektor pertanian yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
