Jakarta – Pemerintah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 sebagai instrumen strategis untuk memperkuat perlindungan rakyat sekaligus mengakselerasi kesejahteraan nasional. Visi fiskal tersebut dipaparkan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (20/5/2026).
Di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang penuh ketidakpastian, Prabowo menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi. Momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi latar belakang penguatan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara.
“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan sebagai pedoman perjalanan kita ke depan,” tegas Prabowo di hadapan para anggota dewan.
Pemerintah optimistis mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif dengan berpijak pada fundamental ekonomi yang solid. Saat ini, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen secara tahunan (YoY), menempatkan posisi nasional di jajaran teratas negara-negara G20. Selain itu, inflasi per April 2026 terjaga di angka 2,42 persen, didukung oleh surplus neraca perdagangan yang telah bertahan selama 71 bulan berturut-turut dengan cadangan devisa mencapai USD146,2 miliar.
Dalam menyusun strategi fiskal 2027, pemerintah memprioritaskan delapan klaster utama, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan, serta pengentasan kemiskinan. Sinergi lintas sektor, termasuk peran swasta dan Danantara, menjadi kunci utama dalam merealisasikan program-program tersebut.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut positif arah kebijakan fiskal yang diusung pemerintah. Ia menilai langkah ini sebagai sinyal kuat dalam mengantisipasi risiko ekonomi global sekaligus membangun fondasi pertumbuhan yang berkualitas.
“KEM PPKF Tahun Anggaran 2027 juga diharapkan mampu menjadi fondasi bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ungkap Puan.
Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terpaku pada angka Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus diukur dari kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menekan angka kesenjangan sosial secara merata di seluruh lapisan masyarakat.
