Solok – Pemerintah pusat menggelontorkan investasi senilai Rp170 miliar untuk merehabilitasi aliran sungai Batang Lembang dan Batang Gawan di Kota Solok.
Proyek strategis dengan skema kontrak tahun jamak ini kini tengah memasuki proses tender dan ditargetkan rampung dalam dua tahun anggaran.
Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyebut percepatan proyek ini sebagai bukti konkret komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memulihkan wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat.
“Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum telah menyepakati anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sekitar kurang lebih Rp17 triliun,” ujar Zigo saat meninjau langsung lokasi proyek, Selasa (4/8/2026).
Skema pemulihan infrastruktur skala nasional ini dijadwalkan akan berlangsung bertahap hingga tahun 2029.
Keberhasilan Kota Solok masuk dalam daftar prioritas tahap pertama tidak lepas dari jaminan kesiapan lahan atau status clean and clear yang diberikan pemerintah daerah setempat bersama DPRD dan Forkopimda.
“Karena pemerintah daerah menjamin lahannya bersih dan siap, akhirnya bisa dimasukkan ke tahap pertama,” imbuhnya.
Zigo lantas mengimbau masyarakat untuk memberikan dukungan penuh guna meminimalisir kendala pembebasan lahan selama pengerjaan fisik berlangsung.
Selain pembenahan sungai, Kota Solok mendapatkan alokasi 224 unit bantuan bedah rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk tahun 2026.
Pihaknya menekankan perlunya verifikasi data berbasis aplikasi untuk menjamin transparansi dan ketepatan sasaran bantuan hunian tersebut.
Di sektor utilitas, usulan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp62 miliar telah berhasil lolos verifikasi pemerintah pusat.
Konstruksi fisik SPAM akan mulai dikerjakan pada 2027, sementara penanganan darurat saat ini sudah berjalan.
Dukungan sektor pertanian pun diperkuat melalui alokasi 12 titik Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
Terkait Jalan Lingkar Utara, Zigo memastikan pihaknya tengah mengawal tahap akhir kajian teknis antar kementerian.
Pemerintah Kota Solok juga didesak segera menuntaskan persoalan administrasi kios di Terminal Bareh Solok agar program revitalisasi nasional tidak terhambat.
“Kami optimistis persoalan ini dapat diselesaikan sehingga Kota Solok tidak kehilangan kesempatan memperoleh program revitalisasi terminal yang sangat dibutuhkan masyarakat,” tutupnya.
