Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid, mendesak pemerintah pusat untuk memberikan insentif khusus bagi pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja unggul dalam pengelolaan sampah. Langkah ini dinilai sebagai stimulus strategis agar daerah lebih inovatif dalam mengubah limbah menjadi instrumen pembangunan yang produktif.
Fauzan menegaskan, pemberian insentif tersebut akan memperkuat dukungan pemerintah pusat yang selama ini telah menyalurkan bantuan sarana pengelolaan sampah ke berbagai daerah. “Pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, dapat memberikan insentif bagi Pemda yang berhasil mengatasi masalah sampah dengan baik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).
Politisi Fraksi NasDem ini menekankan pentingnya pergeseran paradigma dalam penanganan sampah. Fokus kebijakan tidak boleh lagi hanya tertuju pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), melainkan harus menyentuh akar persoalan di tingkat rumah tangga. Sinergi antara Kemendagri dan pemerintah daerah perlu diarahkan untuk menggalakkan budaya pemilahan sampah organik dan anorganik secara masif.
“Persoalan sampah tidak hanya di hilir tapi juga di hulu. Langkah ini penting untuk mencegah penumpukan di TPA, memudahkan proses daur ulang, sekaligus menekan angka pencemaran,” imbuhnya.
Selain isu lingkungan, Fauzan juga menyoroti agenda strategis lainnya dalam rapat kerja bersama mitra kerja. Ia mendesak Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk memprioritaskan percepatan ekonomi di wilayah perbatasan melalui penguatan sektor pertanian, kelautan, usaha mikro, serta optimalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Ia turut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), termasuk melalui program rehabilitasi belasan ribu rumah tidak layak huni.
Terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Fauzan meminta Otorita IKN (OIKN) menerapkan strategi pemanfaatan fasilitas secara bertahap. Optimalisasi aset yang telah rampung dibangun dinilai menjadi kunci untuk mempercepat transisi IKN sebagai pusat pemerintahan politik pada 2028 mendatang.
