Jakarta – Pemerintah memproyeksikan penghematan biaya operasional Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menembus angka Rp50 triliun setiap tahunnya.
Kebijakan ini bakal ditempuh melalui skema integrasi serta konsolidasi masif di seluruh lini korporasi pelat merah.
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, memaparkan grand design transformasi tersebut pada forum Sarasehan Kebangsaan Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026, Jumat (27/6/2026).
Langkah strategis ini bertujuan memangkas fragmentasi tata kelola agar entitas bisnis menjadi jauh lebih efisien serta bernilai tambah tinggi.
Fokus utama perampingan operasional menyasar penghapusan praktik transaksi berlapis di antara perusahaan induk, anak usaha, hingga unit bisnis operasional.
Dony memberikan jaminan bahwa gelombang konsolidasi besar-besaran ini tidak akan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
“Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK,” tegas Dony saat menggarisbawahi komitmen pemerintah terhadap nasib tenaga kerja.
Ia memastikan beban biaya karyawan senilai Rp2 hingga Rp3 triliun tidak menjadi kendala berarti dalam mencapai target efisiensi.
Penghematan operasional sebesar Rp47 triliun diyakini tetap realistis tercapai tanpa harus mengorbankan status kepegawaian personel.
Konsolidasi ini sekaligus berfungsi sebagai instrumen vital untuk memperkuat empat pilar pembangunan nasional.
Empat pilar tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, pengembangan SDM unggul, serta kemandirian ekonomi.
Pemerintah juga menuntut transparansi penuh dari seluruh pengelola BUMN terkait data investasi dan capaian kinerja perusahaan.
Instruksi tegas dari Presiden mewajibkan keterbukaan informasi tersebut sebagai bentuk nyata akuntabilitas publik.
Kedepannya, pemerintah memacu BUMN untuk menjadi motor penggerak ekonomi yang kompetitif melalui penguatan tata kelola dan hilirisasi industri.
Akselerasi BUMN juga akan bertumpu pada inovasi serta kolaborasi lintas sektor yang lebih intensif.
