Jakarta – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil mengamankan tiga penghargaan bergengsi dalam ajang Anugerah Adinata Syariah 2026 di Auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Pencapaian tersebut meliputi peringkat kedua pada kategori Rencana Aksi Daerah serta posisi keempat untuk kategori Inklusi Keuangan Syariah.
Selain itu, provinsi ini juga menempati urutan kelima dalam kategori Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa prestasi ini merefleksikan kemajuan signifikan dalam ekosistem ekonomi syariah di daerahnya.
“Alhamdulillah, capaian ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Ia menambahkan bahwa prinsip ekonomi syariah memiliki kedekatan filosofis dengan adat Minangkabau yang menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan publik.
Lebih lanjut, Mahyeldi menyatakan komitmennya untuk mengutamakan implementasi nyata di sektor UMKM, pendidikan, dan literasi keuangan masyarakat daripada sekadar mengejar seremonial penghargaan.
“Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar ekonomi dan keuangan syariah benar-benar menjadi instrumen yang mendorong kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Di sisi lain, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) memberikan dukungan penuh bagi rencana pemerintah daerah tersebut untuk menerbitkan Sukuk Daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub, memandang anugerah ini sebagai katalisator krusial dalam memicu inovasi pembangunan ekonomi berbasis syariah di tingkat regional.
Penilaian ajang ini sendiri didasarkan pada dampak nyata penguatan industri halal, inovasi kebijakan, serta tingkat literasi keuangan masyarakat.
Dukungan KNEKS terhadap skema Sukuk Daerah kini menjadi langkah strategis bagi Sumatera Barat untuk membiayai pembangunan melalui instrumen yang selaras dengan prinsip syariah.
Keberhasilan ini semakin mempertegas posisi Sumatera Barat sebagai pelopor integrasi kebijakan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.
