Lubuk Basung, AMC – Pemulihan pascabencana di Kabupaten Agam tidak hanya diarahkan untuk membangun infrastruktur, namun juga memperkuat perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Pemerintah Kabupaten Agam bersama Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Irjen Pol (Purn) Desy Andriani bersama Yayasan Pulih, di Rumah Dinas Bupati Agam, Senin (10/8).
Bupati Agam dalam pertemuan itu mengatakan, Kabupaten Agam kini masih berada dalam tahapan pemulihan pascabencana. Sejumlah infrastruktur terdampak, seperti jalan dan jembatan, mulai menunjukkan perbaikan.
Namun, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah pekerjaan, termasuk pembangunan hunian tetap (huntap), persoalan ketersediaan lahan hingga pemulihan sektor pendidikan melalui Sekolah Rakyat.
“Sekarang kita berada dalam masa pemulihan. Ada masyarakat yang masih berada di huntara, ada yang sudah menerima DTH dan ada pula yang masih berada di kawasan terdampak bencana,” ujar Benni Warlis.
Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali infrastruktur. Kondisi sosial, psikologis dan kebutuhan kelompok rentan juga harus menjadi perhatian pemerintah.
Karena itu, Pemkab Agam menyambut baik dukungan Kemen PPPA dan Yayasan Pulih dalam memperkuat pemulihan masyarakat terdampak bencana.
Bupati menilai nilai-nilai lokal dan kearifan masyarakat Agam menjadi modal penting dalam membangun kembali kehidupan masyarakat. Salah satunya melalui konsep “Bangkik dari Surau”, yang menempatkan surau bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang pendidikan, pembinaan karakter dan penguatan kehidupan sosial.
“Dengan bencana ini, kami sangat mendukung upaya pemulihan yang dilakukan bersama, dengan melibatkan tiga tali sapilin, yaitu niniak mamak, alim ulama dan cadiak pandai, serta bundo kanduang sebagai ibu bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterlibatan seluruh unsur masyarakat tersebut penting untuk membangun ketahanan sosial sekaligus memastikan pemulihan pascabencana berjalan secara menyeluruh.
Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA Irjen Pol (Purn) Desy Andriani mengapresiasi Bupati Agam yang telah memberikan ruang untuk membahas langkah -langkah pemulihan pascabencana.
Menurutnya, setiap peristiwa bencana dapat menjadi pembelajaran untuk memperkuat sistem perlindungan masyarakat.
Dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, Kemen PPPA turut mengambil peran pada aspek sosial dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
“Dilihat dari timeline, September sampai akhir Desember harus tuntas dalam konteks PPRT,” ujarnya.
Desy mengatakan, Kemen PPPA juga menggandeng mitra pembangunan, salah satunya Yayasan Pulih untuk mendukung pelaksanaan program di lapangan.
Ia berharap dukungan Pemerintah Kabupaten Agam dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperlancar pelaksanaan program, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya perempuan, anak, kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Pulih, Livia Istania DF Iskandar mengatakan, pihaknya akan turut mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik dalam situasi bencana, pascakonflik maupun kondisi normal.
“Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu hal yang kami diskusikan, karena kekerasan dapat terjadi dalam konteks bencana maupun pascabencana,” jelasnya.
Saat ini Yayasan Pulih melaksanakan kegiatan di tiga wilayah, yakni Kabupaten Agam, Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan melibatkan tenaga pendukung di lapangan.
Sebelumnya, selama kurang lebih enam bulan, Yayasan Pulih juga melaksanakan program pemulihan psikososial bagi korban banjir dan longsor di Tapanuli Selatan.
Dukungan tersebut kini dilanjutkan di Kabupaten Agam sebagai bagian dari upaya memperkuat pemulihan masyarakat terdampak bencana.
Mengulas hal itu, Bupati Agam menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Kemen PPPA dan Yayasan Pulih, yang memilih Kabupaten Agam sebagai salah satu wilayah pelaksanaan program pemulihan.
Ia berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam memulihkan masyarakat secara utuh, mulai dari aspek fisik, sosial dan psikologis hingga perlindungan terhadap kelompok rentan.
Audiensi tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemkab Agam untuk memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak, termasuk dalam situasi darurat dan pascabencana.
Sinergi antara pemerintah, kementerian/lembaga, mitra pembangunan dan unsur masyarakat diharapkan mampu mewujudkan pemulihan yang inklusif, aman, berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Agam.-
Penulis : Andri
Editor : Reska/Harmen
