Padang – Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, membangun sinergi strategis dengan Polda Sumbar untuk mengawal ketertiban dalam setiap aksi penyampaian aspirasi masyarakat.
Langkah penguatan koordinasi ini diwujudkan melalui pertemuan intensif bersama Direktur Intelkam Polda Sumbar, Kombes Pol Riki Kurniawan, di ruang kerja Ketua DPRD pada Kamis (17/9).
Kolaborasi antara legislatif dan kepolisian ini menjadi instrumen vital dalam menjaga stabilitas keamanan di tengah meningkatnya dinamika demokrasi di wilayah tersebut.
Muhidi menegaskan komitmen lembaga DPRD yang selalu terbuka bagi mahasiswa maupun elemen masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat.
Ia memandang ruang aspirasi sebagai elemen krusial dalam demokrasi yang harus difasilitasi secara optimal.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban agar aktivitas penyampaian pendapat tidak mengganggu ketenangan publik maupun operasional kelembagaan.
“Kita selalu terbuka dan menerima masyarakat maupun mahasiswa dari kalangan mana pun, hanya saja terkadang ada keterbatasan waktu untuk memenuhi keinginan bertemu langsung,” ujar Muhidi.
Menanggapi potensi adanya massa yang digerakkan pihak tertentu, Muhidi memilih bersikap bijak dengan tidak melontarkan tuduhan tanpa bukti konkret.
“Kita tidak bisa mengatakan atau menuduh massa tersebut adalah massa titipan, tetapi tentu bisa dilihat dari cara dan pola mereka menyampaikan orasi,” imbuhnya.
Ia mendorong pertukaran informasi yang lebih proaktif antara DPRD dan Polda Sumbar terkait rencana aksi unjuk rasa ke depan.
Koordinasi yang matang diharapkan mampu memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai koridor hukum tanpa membatasi ruang demokrasi masyarakat.
“Yang penting bagaimana setiap aksi bisa berjalan aman, tertib dan kondusif, karena aspirasi masyarakat tetap kita terima dan kita hormati,” tegasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh jajaran pejabat Sekretariat DPRD Sumbar serta perwakilan dari Ditintelkam Polda Sumbar.
Agenda silaturahmi ini diakhiri dengan penyerahan cenderamata sebagai simbol eratnya kemitraan antara kedua instansi.
