Jakarta – Kabar mengejutkan datang dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Hampir separuh penduduk Indonesia, sekitar 40 hingga 50 persen, ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan gizi seimbang.
Faktor utama penyebabnya adalah mahalnya harga makanan bergizi.
Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Mohamad Rahmat Mulianda, mengungkapkan bahwa biaya untuk menerapkan pola makan bergizi seimbang lebih mahal 66 persen.
“Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak mampu membeli makanan bergizi seimbang,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).
Kondisi ini menjadi sorotan tajam terhadap tantangan penguatan ketahanan pangan nasional.
Upaya pemerintah tidak hanya terfokus pada produksi, tetapi juga pada aksesibilitas dan keterjangkauan harga.
Masyarakat di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) menjadi kelompok yang paling kesulitan mendapatkan pangan bergizi dengan harga yang terjangkau.
Ironisnya, masalah ini terjadi di negara agraris yang kaya akan sumber daya alam.
“Seharusnya tidak ada kerentanan pangan di negara tropis seperti Indonesia,” tegas Rahmat.
Diversifikasi pangan lokal menjadi kunci untuk memperbaiki pola konsumsi masyarakat.
Peningkatan konsumsi protein hewani dan nabati dari sumber pangan lokal, termasuk hasil laut (blue food), perlu terus didorong.
Saat ini, pemerintah tengah menyusun strategi nasional ketahanan pangan.
Strategi ini mencakup penguatan kebijakan, peningkatan produksi pangan lokal, optimalisasi distribusi, inovasi teknologi, dan pemberian insentif bagi pelaku usaha pangan lokal.
“Pangan lokal bukan hanya sumber gizi, tetapi juga simbol kemandirian ekonomi masyarakat,” pungkas Rahmat.
