Surabaya – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Barat menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 Pasal 90A.
Dukungan ini diwujudkan melalui penandatanganan berita acara kerja sama antara DPW APBMI Sumbar dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) pada Sabtu (1/11/2025).
Ketua DPW APBMI Sumbar, M Tauhid, mengungkapkan bahwa penandatanganan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran arus barang dan logistik.
Selain itu, juga untuk mewujudkan persaingan yang sehat di Pelabuhan Teluk Bayur.
“Benar, guna mendukung kelancaran arus barang dan logistik serta mewujudkan persaingan sehat di Pelabuhan tersebut telah dilaksanakan Penandatanganan Berita acara kerjasama antara DPW APBMI Sumbar dengan BUP,” ujar M Tauhid di Surabaya.
Penandatanganan ini disaksikan oleh Wamenhub, Dirjen Hubla, KSOP Teluk Bayur dan GM Pelindo Regional 2 Teluk Bayur.
M Tauhid menjelaskan, Undang-Undang 66 Tahun 2024 Pasal 90A mengatur bahwa dermaga multipurpose atau konvensional harus dikerjakan oleh perusahaan bongkar muat yang memiliki izin khusus dan bekerja sama dengan BUP.
“Jadi MoU DPW APBMI Sumbar dengan BUP adalah detail mengenai spesifik operasional dan kerjasama dermaga multipurpos di Pelabuhan Teluk Bayur,” jelasnya.
Pelindo Regional 2 Teluk Bayur sebagai BUP diharapkan dapat menciptakan ekosistem pelabuhan yang kondusif.
Caranya dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, terutama DPW APBMI Sumbar, dalam hal operasional dan penyediaan layanan pelabuhan.
