Jakarta – Pemerintah tengah mempertimbangkan opsi pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) oleh Kementerian Keuangan sebagai langkah strategis untuk menuntaskan beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria mengungkapkan, pengalihan kepemilikan tersebut menjadi salah satu skema yang sedang dikaji secara mendalam. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan final karena masih mematangkan berbagai alternatif penyelesaian lainnya.
“Iya, kemungkinan (KCIC diambil alih Kementerian Keuangan), ini sedang kami kaji. Mudah-mudahan sebentar lagi selesai. Ada beberapa skema tentunya, nanti saya akan update,” ujar Dony di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Dony menargetkan seluruh skema penyelesaian masalah KCIC akan rampung dalam satu hingga dua bulan ke depan. Pemerintah berkomitmen menuntaskan persoalan ini secara menyeluruh, termasuk mengevaluasi nasib konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
Proyek Whoosh tercatat menelan biaya total sebesar US$ 7,2 miliar atau setara Rp 120 triliun, dengan asumsi kurs Rp 16.707 per dolar AS. Angka tersebut merupakan akumulasi dari investasi awal sebesar US$ 6,02 miliar dan pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$ 1,21 miliar.
Saat ini, PT KCIC merupakan perusahaan patungan antara Indonesia melalui PT PSBI dengan porsi saham 60 persen, dan pihak Cina melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd. dengan porsi 40 persen. Konsorsium PSBI sendiri melibatkan sejumlah perusahaan pelat merah, yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Wijaya Karya (WIKA), PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara I.
Selain menyelesaikan utang, pemerintah juga berencana mengembalikan fokus bisnis perusahaan BUMN agar tidak terbebani oleh proyek di luar bidang utamanya.
“Itu konsorsium kami bereskan sekalian. Kami ingin sekali selesai, tuntas semua. Kami kembalikan lagi ke porsinya, misalnya WIKA memang bukan bidangnya di situ, kami akan fokus ke kontraktor,” pungkas Dony.
Jakarta – Pemerintah tengah mempertimbangkan opsi pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) oleh Kementerian Keuangan. Langkah strategis ini disiapkan sebagai upaya untuk menyelesaikan beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pengambilalihan tersebut merupakan salah satu skema yang sedang dikaji secara mendalam. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan final karena masih mematangkan beberapa alternatif penyelesaian lainnya.
“Iya, kemungkinan (KCIC diambil alih Kementerian Keuangan), ini sedang kami kaji. Mudah-mudahan sebentar lagi selesai. Ada beberapa skema tentunya, nanti saya akan update,” ujar Dony di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 7 April 2026.
Dony menargetkan seluruh skema penyelesaian masalah KCIC akan rampung dalam satu hingga dua bulan ke depan. Pemerintah berkomitmen menuntaskan persoalan ini secara menyeluruh, termasuk mengenai nasib konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
Selain menyelesaikan utang, pemerintah juga berencana mengembalikan fokus bisnis perusahaan BUMN agar tidak terbebani oleh proyek di luar bidang utamanya. Dony menyatakan ingin membereskan konsorsium tersebut secara tuntas agar setiap perusahaan dapat kembali ke porsi bisnis intinya masing-masing.
Proyek Whoosh sendiri tercatat menelan biaya total sebesar US$ 7,2 miliar atau setara Rp 120 triliun dengan kurs Rp 16.707 per dolar AS. Angka tersebut mencakup investasi awal sebesar US$ 6,02 miliar dan pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$ 1,21 miliar.
Saat ini, PT KCIC merupakan perusahaan patungan antara Indonesia melalui PT PSBI dengan porsi saham 60 persen, dan pihak Cina melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd. dengan porsi 40 persen. Konsorsium PSBI sendiri melibatkan sejumlah perusahaan pelat merah, yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Wijaya Karya (WIKA), PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara I.
