Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai memperkuat kompetensi aparatur sipil negara melalui pelatihan intensif Debt Management Unit (DMU).
Langkah terobosan ini bertujuan memutus ketergantungan pembangunan daerah yang selama ini hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Program peningkatan kapasitas tersebut terlaksana berkat kolaborasi strategis antara Pemprov Sumbar, Asian Development Bank (ADB), dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Aula Kantor Bappeda Sumbar.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan bahwa DMU merupakan instrumen krusial dalam merumuskan strategi pembiayaan yang akuntabel, profesional, dan inovatif.
“DMU nantinya bertugas menyusun strategi pembiayaan daerah, menganalisis kapasitas fiskal, mengelola risiko, menyiapkan kajian kelayakan proyek, hingga memastikan kesiapan aset yang dapat dibiayai melalui berbagai skema pembiayaan,” papar Mahyeldi.
Mahyeldi menilai inovasi pembiayaan menjadi tuntutan mendesak karena besarnya kebutuhan sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang belum tertutupi oleh kemampuan fiskal saat ini.
Salah satu agenda ambisius yang dipersiapkan melalui unit ini adalah suksesnya penerbitan Sukuk Daerah pada tahun 2027 mendatang.
Keberadaan unit baru ini diharapkan mampu memupuk kepercayaan investor serta pemerintah pusat terhadap kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.
Keseriusan Pemprov Sumbar dalam membenahi manajemen pembiayaan ini mendapat apresiasi langsung dari Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Yuli Sri Wilanti.
Selama lima hari hingga 7 Agustus 2026, para peserta akan digembleng mengenai manajemen risiko serta regulasi keuangan terkini oleh pakar dari Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Deputi Country Director Indonesia Resident Mission ADB, Kania Satwika Dipora, berkomitmen penuh mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimistis tim ini akan menjadi penggerak utama dalam mencapai kemandirian fiskal serta mengakselerasi pembangunan daerah di masa mendatang.
