Bekasi – Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian nasional menyusul kecelakaan maut yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam. Hingga Selasa (28/4), sedikitnya 14 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara puluhan korban lainnya masih dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (28/4/2026), Abdul Hadi menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Ia juga meminta PT KAI dan rumah sakit memberikan penanganan maksimal bagi seluruh korban luka.
“Saya menyampaikan simpati, empati, dan duka cita yang mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Saya juga meminta agar seluruh korban luka mendapatkan penanganan maksimal dari KAI dan fasilitas kesehatan, tanpa kompromi,” ujarnya.
Abdul Hadi menilai peristiwa itu bukan sekadar tabrakan antarkereta, melainkan peringatan serius atas adanya potensi persoalan sistemik dalam keselamatan transportasi publik. Menurut dia, insiden tersebut harus menjadi momentum perbaikan pada sistem persinyalan, proteksi perjalanan kereta, dan pengamanan perlintasan sebidang.
“Peristiwa ini menegaskan bahwa keselamatan transportasi publik harus menjadi prioritas utama. Ini bukan sekadar kecelakaan, tetapi sinyal adanya potensi persoalan sistemik yang harus segera dibenahi,” tegasnya.
Ia meminta Kementerian Perhubungan bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melakukan investigasi secara utuh, transparan, dan berbasis bukti. Penyelidikan, kata dia, tidak boleh berhenti pada satu faktor, melainkan harus mencakup unsur manusia, teknis, dan sistem operasional secara menyeluruh.
Sorotan Abdul Hadi juga tertuju pada rangkaian peristiwa yang diduga memicu tabrakan beruntun itu. Berdasarkan informasi awal, sebuah taksi tertemper KRL di perlintasan setelah Stasiun Bekasi Timur. Akibatnya, rangkaian KRL tertahan di stasiun sebelum kemudian ditabrak KA Argo Bromo Anggrek dari belakang.
“Rantai kejadian ini harus dibuka secara terang. Fakta bahwa ada KRL yang tertahan seharusnya dapat terdeteksi dalam sistem. Persinyalan mestinya memberikan peringatan jelas kepada kereta di belakang bahwa jalur belum aman. Ini yang harus diusut: apakah ada kegagalan sistem, prosedur, atau koordinasi,” katanya.
Ia juga menyoroti perlintasan sebidang yang masih menjadi titik paling rawan dalam sistem perkeretaapian Indonesia. Dengan ribuan perlintasan yang tersebar di berbagai daerah dan sebagian belum dijaga optimal, risiko kecelakaan berulang dinilai masih tinggi.
“Masuknya kendaraan ke jalur rel hingga menyebabkan KRL berhenti adalah persoalan serius. Ini menunjukkan pengamanan perlintasan masih lemah dan berisiko tinggi. Harus ada evaluasi total, mulai dari infrastruktur, pengawasan, hingga disiplin pengguna jalan,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, Abdul Hadi mendorong penutupan perlintasan sebidang berisiko tinggi, percepatan pembangunan flyover dan underpass di jalur padat, serta penguatan penegakan hukum melalui tilang elektronik dan sanksi tegas bagi pelanggar. Ia juga menekankan pentingnya percepatan penerapan teknologi keselamatan seperti Automatic Train Protection (ATP) agar kereta dapat berhenti otomatis ketika muncul potensi bahaya atau pelanggaran sinyal.
“Keselamatan tidak boleh bergantung pada satu faktor. Harus ada sistem berlapis yang kuat, mulai dari teknologi, infrastruktur, hingga disiplin pengguna,” tambahnya.
Abdul Hadi menilai tragedi ini menjadi pengingat penting di tengah evaluasi transportasi nasional yang sebelumnya menunjukkan perbaikan, termasuk saat arus mudik Lebaran. Namun, ia mengingatkan bahwa kelengahan kerap terjadi ketika kondisi lalu lintas tidak terlalu padat.
“Catatan bagi kita semua, meskipun Komisi V baru saja mengevaluasi transportasi mudik Lebaran dengan hasil yang relatif baik, namun justru di saat tidak padat kita lengah dan kecolongan. Ini harus menjadi bahan introspeksi serius,” tegasnya.
