EkonomiRanah

APBN 2026: Belanja Negara Tumbuh, Bansos Jadi Pendorong

514
×

APBN 2026: Belanja Negara Tumbuh, Bansos Jadi Pendorong

Sebarkan artikel ini
belanja-pemerintah-tumbuh-63-persen-hingga-februari-2026
Belanja Pemerintah Tumbuh 63 Persen hingga Februari 2026

Jakarta – Pemerintah mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp 346,1 triliun hingga akhir Februari 2026. Angka ini setara dengan 11 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, realisasi belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 63,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Belanja pemerintah pusat sudah dibelanjakan Rp 346,1 triliun,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA Februari 2026 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Realisasi belanja kementerian dan lembaga tercatat sebesar Rp 155 triliun atau 10,3 persen dari pagu APBN 2026 yang mencapai Rp 1.510,5 triliun.

Penyaluran bantuan sosial dan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) menjadi faktor utama pendorong belanja tersebut.

Bantuan sosial yang telah disalurkan meliputi berbagai program, seperti Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Belanja pegawai tercatat sebesar Rp 45,1 triliun atau 12,6 persen dari pagu, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 36,3 triliun.

Kenaikan ini dipicu oleh pengangkatan 355 ribu aparatur sipil negara baru dan percepatan pembayaran tunjangan bagi tenaga pendidik non-PNS yang beralih menjadi PNS.

Pemerintah juga telah menyalurkan tunjangan hari raya sebesar Rp 24,7 triliun atau 45 persen dari total alokasi Rp 55 triliun kepada 6 juta penerima, termasuk ASN pusat dan daerah, TNI, Polri, serta pensiunan.

Realisasi pembayaran pensiun mencapai Rp 36,6 triliun untuk 3,7 juta penerima.

Sementara itu, belanja barang terealisasi sebesar Rp 67,6 triliun atau 9,6 persen dari APBN, didorong oleh program makan bergizi gratis senilai Rp 39 triliun.

Selain itu, terdapat Dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp 4,8 triliun, insentif tenaga kesehatan Rp 2,2 triliun, layanan kesehatan melalui unit pelaksana teknis Rp 1,7 triliun, dan program stabilisasi pangan Rp 0,9 triliun.

Belanja bantuan sosial mencapai Rp 27 triliun atau 16,6 persen dari pagu APBN 2026, dipengaruhi oleh percepatan penyaluran program seperti Program Indonesia Pintar Kuliah dan Program Keluarga Harapan.

Program bantuan sosial yang telah disalurkan antara lain Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp 7,7 triliun untuk 96,7 juta peserta, Program Keluarga Harapan sebesar Rp 7 triliun untuk 9,4 juta keluarga penerima manfaat.

Kemudian, Kartu Sembako sebesar Rp 10 triliun untuk 16,7 juta keluarga penerima manfaat, serta Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebesar Rp 2 triliun untuk 175,8 ribu mahasiswa.