Jakarta – Pemerintah bergerak cepat untuk mendongkrak penyaluran kredit dan memacu pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana pemindahan dana sebesar Rp200 triliun dari rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI) ke enam bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada 12 September 2025.
Langkah ini diambil di tengah tren perlambatan pertumbuhan kredit perbankan. Data BI menunjukkan pertumbuhan kredit pada Juli 2025 sebesar 7,03% (yoy), lebih rendah dibandingkan Juni 2025 yang mencapai 7,77%.
Menkeu Purbaya menegaskan, dana segar ini harus disalurkan langsung ke masyarakat dalam bentuk kredit, bukan diparkir di Surat Berharga Negara (SBN) atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
“Malam ini saya tanda tangan, besok sudah masuk ke bank (Himbara),” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai potensi *moral hazard*. Ia khawatir bank BUMN akan mengejar target penyaluran kredit tanpa memperhatikan kualitasnya.
“Bank-bank BUMN akan menyalurkan dana sebesar-besarnya untuk memenuhi target pemerintah, tapi kualitas kredit menjadi kurang diperhatikan,” kata Syafruddin.
Untuk mengoptimalkan dampak injeksi dana ini, Syafruddin menyarankan pemerintah untuk mempercepat belanja APBN, mendorong konsumsi melalui insentif, dan menyelaraskan kebijakan dengan BI agar tidak menyerap kembali likuiditas.
Bank Mandiri menyambut baik langkah pemerintah ini. Corporate Secretary Bank Mandiri, M. Ashidiq Iswara, menyatakan bahwa penempatan dana SAL pemerintah berpotensi memperkuat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan mendorong peningkatan penyaluran kredit.
Himbara sendiri terdiri dari Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Bank Syariah Nasional (BSN).
