Jakarta – Pemerintah mengklaim berhasil menjaga stabilitas harga pangan selama bulan Ramadan hingga Lebaran 2026. Klaim ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) seiring dengan upaya menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program intervensi.
Kepala Bapanas, Amran Sulaiman, menegaskan pihaknya menjalankan arahan Presiden untuk menstabilkan harga pangan.
“Sesuai arahan bapak presiden sejak sebelum Ramadan harga pangan tidak boleh naik berlebihan. Ini yang kami jaga,” ujar Amran, Minggu (22/3/2026).
Amran juga meminta produsen memaksimalkan penyaluran stok pangan. Ia mengancam akan mencabut izin usaha bagi pihak yang menaikkan harga secara tidak wajar.
Selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 H, pemerintah menjalankan sejumlah program intervensi pangan.
Program tersebut meliputi distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Gerakan Pangan Murah (GPM), serta penyaluran bantuan beras dan minyak goreng kepada 32,3 juta keluarga penerima manfaat.
Bapanas mencatat, realisasi penjualan beras SPHP hingga 19 Maret mencapai 42,3 ribu ton. Target total SPHP beras untuk tahun 2026 adalah 828 ribu ton.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,97 triliun untuk subsidi harga 828 ribu ton beras SPHP.
Realisasi Gerakan Pangan Murah secara nasional selama Maret 2026 telah mencapai 789 kali, menjangkau 24 provinsi dan 153 kabupaten/kota.
Selain GPM umum, pemerintah juga menggelar GPM khusus daging ayam beku berkualitas premium dengan harga sesuai Harga Acuan Penjualan (HAP). GPM khusus ini tersedia di lebih dari 1.200 outlet di 17 provinsi dan berlangsung hingga sehari sebelum Idul Fitri.
Program GPM khusus daging ayam beku ini merupakan kolaborasi antara Bapanas dengan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, PT Japfa Comfeed Indonesia, dan PT Malindo Feedmill Tbk.
GPM khusus lainnya juga dilakukan bersama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan PT Berdikari untuk menyediakan daging sapi dan kerbau dengan harga terjangkau.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menjaga dan mengendalikan harga pangan selama Ramadan 2026. Presiden mengapresiasi kinerja para menteri dalam upaya tersebut.
